JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ekonom Institute for Development of Economics and Financial (Indef) Bhima Yudistira mendorong agar Presiden Joko Widodo meninjau kembali Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
"Iya ditinjau kembali. Khususnya terkait kadar air maksimum gabah di tingkat petani yang perlu dievaluasi. Karena faktanya jumlah petani dan alat pengering tidak sebanding. Hanya petani kaya yang punya dryer atau pengering gabah," ungkap Bhima saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/01/2018).
Selain itu, menurutnya, peluang dibukanya kran impor justru membuktikan bahwa data pemerintah soal surplus beras tidak kredibel.
"Ada isu misskoordinasi juga di internal pemerintah antara menteri pertanian dan Bulog. Sebenarnya gejala kenaikan harga beras sudah lama terlihat sejak bulan November. Tapi persiapan kurang. Imbasnya kalau impor beras jelas akan merugikan petani," tandasnya.
Sekarang, ungkap dia, di beberapa daerah mulai masa tanam tapi pasar nanti diguyur beras impor.
"Mana ada petani yang mau tanam padi? Harga gabah dalam 3 bulan ke depan pasti jatuh di saat petani panen," ujarnya.
Padahal, ungkapnya lagi, bulan Maret nanti produksi beras diprediksi Kementan mencapai puncaknya.
"Pada Maret 2018 produksi padi diprediksi kembali meningkat sebesar 11,9 juta ton GKG , dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton dan konsumsi 2,5 juta ton. Artinya surplus 4,971 ton," terangnya.
Jumlah tersebut terdiri atas lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektare, Jawa Tengah 335.723 hektare, Jawa Timur 237.626 hektare dan provinsi lainnya 842.856 hektare dengan total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektare.
"Itu data kementan semua," imbuhnya.
Pemerintah, kata dia, perlu melihat bahwa nilai tukar petani dalam satu tahun terakhir bisa dikatakan stagnan karena berada di kisaran 101-103.
Sementara, lanjut dia, upah buruh tani riil terus turun menunjukkan bahwa laju inflasi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan yang diterima buruh tani.
"Ini indikator kesejahteraan petani sudah memburuk. Apalagi beras impor masuk. Jadi impor beras adalah kebijakan yang salah total," tegasnya.
Sebenarnya, kata dia, kalau impornya dilakukan jauh sebelum bulan Desember 2017 tidak ada masalah.
"Ini kan mendadak sekali dekat panen raya. Peran Bulog pascareformasi memang sengaja dilemahkan. Akhirnya serapan gabah dimainkan tengkulak besar. Intinya kembalikan peran Bulog sebagai badan penyangga pangan. Harga gabah harus lebih realistis sehingga serapan maksimal, Inpres bisa diubah," pungkasnya.(plt)
