Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 08 Feb 2018 - 15:53:56 WIB
Bagikan Berita ini :

MK Tentukan Nasib Gugatan Soal Hak Angket KPK Hari Ini

29Gedung-MK.jpg
Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) soal hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada tiga perkara dalam putusan ini, salah satunya dimohonkan oleh sejumlah pegawai KPK," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, di Gedung MK Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Adapun tiga perkara yang akan diputus ini terdaftar dengan nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017.

Perkara nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamai diri mereka Forum Kajian Hukum dan Konsitusi (FKHK). Sementara itu perkara nomor 37 diajukan oleh Horas A.M. Naiborhu selaku Direktur Eksekutif Lira Institute, dan perkara nomor 40 diakukan oleh sejumlah pegawai KPK.

Sebelumnya seluruh Pemohon meminta Mahkamah supaya keseluruhan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menjadi konstitusional bersyarat.

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Selain tiga perkara ini, sebelumnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan Busyro Muqoddas, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) UU MD3 di MK.

Namun perkara ini akhirnya dicabut, setelah Ketua MK Arief Hidayat diduga melakukan lobi politik dengan sejumlah pimpinan DPR RI supaya kembali meloloskan Arief sebagai hakim konstitusi pada periode berikutnya. Disebutkan bahwa dalam lobi-lobi tersebut Arief menjanjikan akan menggugurkan uji materi UU MD3 bila dirinya lolos sebagai hakim konstitusi periode selanjutnya.

Meskipun hasil pemeriksaan Dewan Etik MK menyatakan Arief tidak terbukti melakukan lobi politik, namun Busyro Muqoddas dan lembaga swadaya masyarakat lainnya mencabut gugatan mereka sebagai bentuk rasa tidak percaya kepada MK.(yn/ant)

tag: #hak-angket-kpk  #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

BPIP: Masyarakat Pancasila Adalah Masyarakat Pembelajar

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Senin, 28 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono menyebut masyarakat Pancasila merupakan masyarakat pembelajar yang memiliki semangat untuk terus ...
Berita

Anggap Biosecurity Indonesia Lemah, FPKS Sebut Penanganan Covid-19 Amburadul

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyebut penanganan COVID-19 amburadul jadi bukti biosecurity Indonesia lemah. Maka dari itu untuk menambal kelemahan ini ...