Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 18 Feb 2018 - 10:42:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi IX: BPOM Harus Perketat Pengawasan di Daerah Perbatasan

92Dede-Yusuf.jpg
Dede Yusuf (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.

Hal ini, kata dia, seiring rencana pembangunan Balai Besar POM di tahun ini.

"Kita harap dari 50-an kantor cabang yang akan dibangun pada tahun ini, daerah perbatasan jadi prioritas. Contohnya, perbatasan Malaysia saja, sepanjang Kalimantan ada berapa cabang yang diperlukan," kata Dede di Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Politisi Demokrat ini mengungkapkan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat riskan terhadap peredaran produk impor yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar.

Sebab, perilaku masyarakat masih banyak yang melakukan transaksi jual beli melintasi wilayah perbatasan.

"Setiap hari masyarakat dua negara ini melakukan perdagangan melewati pintu perbatasan, karena sifatnya belanja biasa atau pasar, maka pengawasan menjadi kurang ketat," terangnya.

Karenanya, Dede meminta BPOM diharapkan meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan, khususnya di jalur-jalur 'tikus'.

"Jika narkoba saja bisa masuk, bisa saja obat-obatan yang ilegal bisa masuk. Artinya, kita mendorong agar fungsi pengawasan di daerah-daerah perbatasan ditingkatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Balai POM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, kebanyakan produk ilegal masuk ke Indonesia melalui perorangan karena perilaku pasar masyarakat. Selain ketergantungan dan kebiasaan masyarakat terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga, aturan Pemda atau lintas negara yang dinilai tidak relevan lagi, sehingga perlu diperkuat.

Selama tahun 2015-2017, BPOM banyak menemukan produk ilegal berupa bahan pangan, bahan baku obat dan kosmetik dari Malaysia, Singapur, Thailand, India dan Tiongkok. Produk-produk ilegal masuk ke pelabuhan Indonesia yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Kepulauan Riau maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat.(yn)

tag: #bpom  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Gantikan Erwin Rijanto, Doni Joewono Resmi Dilantik Sebagai Deputi Gubernur BI

Oleh windarto
pada hari Rabu, 12 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Doni Primanto Joewono resmi dilantik sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada 17 Juni 2020 lalu. ...
Berita

Polisi Tangkap Pelaku Intoleran, Yang Lain Diminta Menyerahkan Diri

JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)- Polisi meringkus lima pelaku intoleran di Solo, Jawa Tengah. Kelima pelaku yakni berinisial DD, MM, MS,ML, dan RN. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lhutfi pun mengimbau ...