JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menumpahkan kekecewaannya terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal itu ia sampaikan saat berpidato pada acara workshop pengadaan nasional bertajuk "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Melalui Pengadaan yang Modern, Efisien dan Akuntable".

Lalu apa yang membuat Sri Mulyani kecewa terhadap ICW?

"Saya mendapatkan berita bahwa ICW merilis salah satu kementerian yang dianggap tidak transparan adalah Kementerian Keuangan di dalam pengadaan barang jasa, disebutkan Rp 18 triliun," kata Sri Mulyani dalam pidatonya pada acara tersebut di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, anggaran di Kementerian Keuangan pada 2017 adalah sebesar Rp 27 triliun, Rp 17 triliun dari anggaran itu adalah untuk pegawai.

Menurut Nota Keuangan beserta APBN Perubahan Tahun 2017, anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP 2017 ditetapkan sebesar Rp 40,5 triliun.

Komposisi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp27,8 triliun, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp12,5 triliun, dan PHLN sebesar Rp 109,8 miliar.

"Anggaran di Kementerian Keuangan 2017 itu Rp27 triliun, dan yang Rp 17 triliun adalah untuk pegawai. Jadi tidak mungkin ada Rp 18 triliun pada belanja," ucap Sri Mulyani.

Ia menyebutkan, belanja total barang dan jasa termasuk modal di Kemenkeu sebesar Rp 10 triliun. Dari angka tersebut, Rp 1,1 triliun adalah belanja modal dan sisanya adalah belanja barang.

Sebagian dari belanja barang adalah untuk pembayaran listrik, air, dan perjalanan dinas yang tidak dilakukan pengadaan.

"Jadi saya minta tim Kementerian Keuangan untuk bicara dengan ICW, karena buat saya ini adalah reputasi yang sensitif," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, ICW mencatat sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa pemerintah tidak diumumkan kepada publik.

Beberapa kementerian dan lembaga yang tidak mengumumkan sebagian lelang pada publik adalah Kementerian Keuangan (Rp 18 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp 6 triliun), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Rp 5 triliun).

ICW juga mencatat total anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dibuka, sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan ke publik.(yn)