JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan mengalihfungsikan Jalan Jatibaru, Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) ditentang sopir angkot.
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Inggard Joshua mengaku khawatir dengan sejumlah manuver yang dilakukan pihak yang menentang kebijakan Anies tersebut. Dia memandang, belakangan terkesan ada upaya adu domba antara sopir angkot trayek Tanah Abang dengan ratusan PKL yang berjualan tepat di depan stasiun Tanah Abang itu.
"Saya melihat ada upaya-upaya untuk mengadu domba masyarakat, antara sopir angkot dan PKL. Ini berbahaya dan menjadi ancaman keterbelahan antar sesama anak bangsa," kata Inggard kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Padahal, menurut Inggard, sejatinya tidak ada sesuatu hal serius yang perlu diributkan dalam soal kebijakan Anies tersebut.
Kata dia, penutupan jalan Jatibaru semata-mata merupakan kebijakan Pemprov dalam upaya mengatasi sengkarut menahun yang membelit kawasan Tanah Abang.
Menurut Inggard, di pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara itu masalah kemacetan dan PKL ibarat dua sisi mata uang yang selama ini tak bisa dicarikan jalan keluar.
"Jadi, membuka atau menutup Jatibaru adalah soal pilihan, tentu ada konsekuensi dan salah satu harus dikorbankan," ucap Inggard.
"Faktanya, kebijakan Anies menutup Jatibaru jelas-jelas diperuntukkan buat rakyat kecil (PKL), bukan untuk konglomerat. Bahkan, saya melihatnya memang ada manfaat yang besar, sekarang disana lebih tertib, masyarakat jalan enak, PKL hidup, geliat ekonomi jalan, ratusan rakyat kecil pendapatannya meningkat," terang Inggard.
Karena itu, Inggard juga meminta agar koleganya di Kebon Sirih menyudahi ribut-ribut soal Tanah Abang. Apalagi, disertai nada-nada mengancam akan menginterpelasi pemerintahan Anies-Sandi.
"Jadi, jangan lah ada nada-nada penekanan pake interpelasi, malah ujungnya hanya bargaining," ungkapnya.
"Ini kan sebuah kebijakan. Kenapa kalian ribut?. Itu penutupan jalan di kedutaan inggris sama Amerika kenapa tidak kalian ributkan?," cetus Inggard.
Apalagi, politisi senior Ibu Kota ini menyatakan, Pemprov DKI juga sudah memberi tawaran solusi ganjil genap dan keikut sertaan sopir angkot ke dalam program OK Trip.
Selain itu, penutupan Jalan Jatibaru yang beralih fungsi sebagai lapak PKL juga bersifat sementara dari sebuah kebijakan besar yang sedang dipersiapkan Anies-Sandi secara permanen.
"Kan pintu komunikasi dibuka lebar oleh Pak Anies. Jadi saya kira pro dan kontra itu biasa tetapi jangan juga dibesar-besarkan," tandasnya.
"Jadi, saya kira ada hasrat dari Gubernur dan Wagub baru untuk menata Tanah Abang ke arah yang lebih baik," kata Inggard menambahkan.
Diketahui, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup dan mengalihfungsikan Jalan Jatibaru, Tanah Abang sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) masih terus menuai pro kontra.
Di satu sisi, kebijakan tersebut disambut baik karena dianggap pro rakyat kecil, demi mengakomodir ratusan PKL yang selama ini terlantar akibat tak memiliki kios di Pasar Tanah Abang.
Namun, disisi lain, para sopir angkot trayek Tanah Abang beberapa kali berunjuk rasa memprotes kebijakan Anies yang dianggap menimbulkan masalah baru. Karena membuat pendapatan mereka berkurang.(yn)
