JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Upaya DPRD DKI membongkar sengkarut kasus tower microsel terkesan jalan di tempat. Pasalnya, kalangan dewan di Kebon Sirih nampaknya belum benar-benar satu suara perihal Pansus Tower Microsel DPRD DKI. ‎

Abraham 'Lulung' Lunggana yang ditunjuk sebagai Ketua Pansus tower Microsel pun tak bisa berbuat banyak.

Kepada TeropongSenayan, Haji Lulung mengaku, meski sudah terbentuk, namun ‎Pansus Tower Microsel belum bisa bekerja.

Penyebabnya, hingga kiniKetua DPRD DKI Jakarta belum menandatangani surat keputusan pembentukan Pansus.

"Pansus sudah terbentuk, usulan teman-teman memang saya (ketua Pansus), tapi kami masih menunggu persetujuan ketua dewan. Semua pimpinan dewan sudah paraf (surat pembentukan Pansus), sekarang tinggal nunggu paraf ketua dewan saja," kata Haji Lulung ditemui di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Haji menilai, pansus tower microsel sangat penting demi menyelamatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) miliaran bahkan triliunan yang seharusnya masuk ke kas daerah Pemprov DKI tetapi dibiarkan menguap begitu saja.

"Latar belakang dibentuk pansus kan sudah jelas, masalahnya kompleks. Ada laporan masuk ke kami yang menyebut ada ratusan tower microsel yang dipasang di tanah milik Pemprov DKI namun tanpa membayar sewa, ini ada benang kusut yang harus segera diurai," tegas Haji Lulung.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan, pembentukan Pansus Mikrosel sudah rampung. Pansus akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung).

Pansus ini digelindingkan dewan untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemakaian lahan Pemprov DKI oleh provider mikrosel.

"Pansus sudah mulai berjalan dalam pekan ini, anggotanya 23 orang dan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Haji Lulung (Abraham Lulung Lunggana)," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/3/2018) kemarin.

Pansus, kata Taufik, akan memanggil sejumlah SKPD terkait untuk mengetahui duduk permasalahan munculnya ribuan tower selular di atas lahan negara, yang sebagian di antaranya tidak berizin.

"Dalam pekan ini, pansus akan memintai keterangan SKPD terkait. SKPD itu seperti DPM-PTSP selaku pemberi izin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) selaku pengelola lahan negara, serta Satpol PP selaku penegak Perda,” ujar Taufik.

Taufik menilai, langkah eksekutif yang baru menindak 12 titik tower terlalu sedikit dibandingkan kondisi sebenarnya.

"Pihak eksekutif harus mendata dengan seksama sehingga akan ketahuan berapa banyak pelanggarnya. Bagi pelanggar berat dan pemiliknya tidak mengindahkan peringatan petugas, kami minta harus ditebang habis," tandas Taufik.

Terpisah, Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pihaknya siap menjalankan Tupoksi dalam penertiban tower.

"Tapi kami hanya eksekutor atas perDipimpin Haji Lulung, Pansus Tower Mikrosel Bekerja Pekan inimintaan dari SKPD terkait, seperti BPAD maupun DPM-PTSP," ujar Yani.

Pada awalnya, kata dia, pihaknya hanya menyegel 12 titik tower sesuai permintaan dari DPM-PTSP. Dari 12 titik yang disegel, rata-rata melanggar ketinggian, misalnya izin 15 meter tapi dibangun 20 meter.

"Hingga saat ini sudah enam titik yang menyesuaikan ketinggian. Surat pemberitahuan baru saat ini saya terima dan langkah selanjutnya mengecek lapangan. Jika ketinggiannya sudah sesuai izin, maka segel akan kembali dibuka," tandasnya.(yn)