JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk melakukan perombakan kepala dinas di lingkungan Pemprov DkI.
Bahkan, Sandi bersama Gubernur DKI Anies Baswedanmengaku telah melakukan pertemuan dengan Pansel tersebut.
"Panselnya juga sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal pansel," ujar Sandi di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (31/3/2018).
Sandi menerangkan, nanti pantia itulah yang akan menilai kinerja para kepala dinas. Penilaian dari panitia tersebut nantinya akan dilaporkan kepada dirinya dan Anies.
Dia berharap, perombakan kepala dinas akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Terutama dalam hal penyerapan anggaran yang dinilai belum maksimal.
"Penyerapan (anggaran) sampai sekarang masih terkendala juga, masih pelan sekali penyerapannya. Jadi ini catatan buat kita, salah satu yang menjadi masukan bahwa kok penyerapannya rendah sekali, apa ada yang salah di Dinas-dinas? Nah, ini yang kami harapkan jadi masukan nanti pas kami melakukan perombakan," kata Sandi.
Diketahui, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belaja Derah (APBD) DKI pada triwulan pertama tahun ini baru mencapai 8,1 persen. Tepatnya, anggaran belanja baru terserap Rp 5,8 triliun dari total Rp 71,1 triliun APBD DKI 2018.
Data itu dilihat melalui situs publik.bapedadki.netpada Senin (26/3/2018).
Penyerapan tersebut dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja langsung, tingkat penyerapannya baru 5,4 persen, tepatnya baru Rp 2,1 triliun dari alokasi sebesar Rp 40,1 triliun. Belanja langsung sendiri isinya merupakan belanja barang dan jasa.
Sementara penyerapan untuk belanja tidak langsung baru 11,7 persen. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lainnya. Nilai penyerapannya hanya Rp 3,6 triliun dari Rp 30,9 triliun.
Anies sebelumnya, membenarkan dirinya akan 'mereshuffle' pejabat penting di DKI pada 15 April mendatang. Atau, tepat 6 bulan kepemimpinan Anes-Sandi.
Keputusan tersebut dilakukan lantaran sejumlah pejabat warisan era Basusi Tjahaja Purnama (Ahok) itu dinilai tak cakap dalam mewujudkan visi-misi keduanya. (Alf)
