JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah Provinsi DKI telah mengalokasikan dana Rp 2,62 triliun per tahun untuk menalangi pembayaran program rumah uang muka (down payment/DP) nol rupiah.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, angka tersebut dianggap cukup untuk menalangi uang muka dari 50 ribu unit rumah DP nol yang ditargetkan dibangun Pemprov DKI tiap tahunnya.
"Dukungan uang muka Rp 2,62 triliun. Untuk Jakarta konsepnya rumah susun, rata-rata Rp 350 juta (per unit). Setiap tahunnya kita anggap ada 50 ribu konsumen yang akan mengakses rumah DP nol rupiah," kata Tuty di Gedung DPRD DKI, Senin (9/4/2018).
Ia menjelaskan, Pemprov DKI menalangi 15 persen dari total harga unit rumah susun yang diasumsikan senilai Rp350 juta per unit. Artinya, Pemprov DKI menalangi Rp52,5 juta per unit rumah. Pengadaan anggaran tahun 2018 baru akan diajukan pada APBD Perubahan (APBD-P), pertengahan tahun ini.
Adapun target 50 ribu unit per tahun adalah dari target jangka panjang Gubernur Anies Baswedan untuk menyediakan 250 ribu unit rumah dalam lima tahun.
Penyediaan hunian terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa perlu membayar uang muka pun merupakan janji kampanye Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno.
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan menegaskan bahwa dukungan uang muka dari Pemprov DKI itu sifatnya 'hanya' menalangi, bukan disubsidi. Penggantiannya akan dimasukkan dalam skema cicilan rumah oleh pemesan unit.
Pemprov DKI juga akan menganggarkan Rp 1,25 triliun untuk pengadaan lahan rumah susun DP nol per tahun. Prioritas lahan berada di kawasan pinggiran Jakarta Utara, Barat, Timur, dan Selatan untuk menjaga harga unit tetap terjangkau.
Selain pengadaan lahan menggunakan APBD, Pemprov DKI pun akan menagih kewajiban Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari pihak swasta. Melalui kewajiban penyerahan KLB itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah optimistis Pemprov DKI bisa mendapat 20 hektar lahan.
Nantinya, tanah hasil KLB akan dialihkan kepemilikannya hingga bisa dieksekusi untuk membangun unit rumah DP nol.
"Sekarang ini dalam catatan kasar, kita sudah bisa dari KLB ini hampir 20 hektar. Kalau Kepala Daerah cepat terima ini, di tangan sudah 20 hektar dari kewajiban, bisa kita tunjuk di daerah pinggiran," ujar Tuty.
Pemprov DKI pun mengakui bahwa pemenuhan target 250 ribu unit rumah sebagaimana janji Anies-Sandi tidak bisa dilakukan tanpa peran pihak swasta. Oleh sebab itu, Pemprov DKI berencana mempermudah regulasi dan menyiapkan insentif untuk pihak swasta yang mau terlibat di dalam program ini.
Dari total target keseluruhan, Pemprov DKI hanya mampu membangun 14 ribu unit rumah susun sederhana milik (rusunami) dan 14 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dalam lima tahun menggunakan APBD.
Saat ini, rumah DP nol yang sudah dibangun Pemprov DKI berlokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah bertajuk Klapa Village itu berdiri di atas tanah seluas 5.680 meter persegi dengan tipe 21 seharga Rp184,8 juta dan tipe 36 seharga Rp 316,8 juta.(yn)
