JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang menantang Kepala BNN Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018.
Peryataan Junimart ini saat Komisi III DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko dan jajaranya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
"Kami Fraksi PDI Perjuangan cenderung mengingat bulan Juni 2018 akan ada 171 daerah yang dilaksanakan Pilkada Serentak, tentu kita berharap pilkada tersebut dipastikan bersih dari narkoba," kata Junimart di sela-sela rapat.
Menurut dia, masih segar diingatan publik bahwa ada seorang politisi di daerah Sumatra Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu, yakni Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi.
"Meskipun, kita tidak tahu bagaimana (perkembangan) kasusnya sekarang," ujarnya.
Maka dari itu, politikus PDIP ini mempertanyakan bagaimana peran serta konkret BNN dalam ajang Pilkada di tahun ini.
Menurut dia, BNN harus bisa berperan serta melakukan sok terapi atau tes langsung kepada para calon kepala daerah yabg ikut kontestasi demokrasi lima tahunan.
"Fakta yang sudah kita lihat seorang calon bupati, seorang kepala daerah bukan pemakai lagi tapi ketergantungan. Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba," jelas dia.
Untuk itu, Junimart menyarankan BNN segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU agar dilibatkan bukan dalam proses tapi ketika akan terjadi Pemilukada BNN harus masuk.
"Kalau itu mau serius untuk menghambat narkoba ini, bersihkan dulu kepala daerahnya jangan kita bicara rakyat. Penekanan kami Komisi III melalui Fraksi PDI Perjuangan, KPU harus melibatkan BNN dalam rangka membersihkan negara ini dari pasokan narkoba itu, ya kepala daerah," katanya.
Junimart juga menantang kepada BNN untuk masuk dalam pesta demokrasi di 171 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah pada bulan Juni 2018.
Karena, kata dia, mindset masyarakat sekarang kalau urusan narkoba itu di BNN bukan lagi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri.
"Bila perlu, masuk BNN saat-saat genting, bagaimana caranya. Gambaran sudah ada, fakta juga sudah ada. Harus siap, toh SOP begitu, kan tidak perlu tahu orang bagaimana cara kerja BNN. Ini gebrakan pertama Pak Heru (Kepala BNN), kalau berkenan dan mau dicintai masyarakat. Pak Heru kan sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil juga di BNN. Saya yakin BNN sudah punya datanya," ucap dia.
Senada dengan Junimart, Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju BNN harus terlibat berperan serta dalam memeriksa kesehatan urin terhadap setiap calon kepala daerah maupun pejabat negara.
"Banyak kepala daerah itu yang pakai, tapi banyak juga BNN tidak berani memeriksa kepala daerah ini. Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu baru top BNN," kata Muslim.
Untuk diketahui, sebelumnya BNN pernah menggerebek rumah pribadi Bupati Ogan Ilir (OI) AW Nofiadi Mawardi di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Minggu (13/3/2015) malam.
Diduga, Nofi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sudah menjadi target operasi atau diintai petugas BNN.
Terbukti, hasil urine Nofi positif pakai narkoba jenis sabu bahkan sebagai pemakai akut atau pecandu.
Namun, ayah dari Bupati Ogan Ilir yakni Mawardi Yahya sempat diduga menghalangi petugas ketika hendak menangkap Nofi.
Kini, Mawardi diketahui maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatra Selatan dalam Pilkada Sumatra Selatan 2018 bersama Herman Heru selaku calon Gubernur Sumatra Selatan.
Saat itu, BNN yang dipimpin Komjen Budi Waseso berjanji akan memproses Mawardi yang diduga menghalangi petugas BNN saat ingin menangkap anaknya. (Alf)
