JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat belanja infrastruktur terhitung hingga 29 April 2018 pukul 16.00 WIB sebesar Rp15,4 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (29/4/2018), menyebutkan belanja infrastruktur tersebut mencapai 14,4 persen dari anggaran Tahun 2018 sebesar Rp107,38 triliun. Ada pun untuk progres pembangunan fisik mencapai 15,76 persen.

"Penyerapan tersebut secara persentase lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 yakni sebesar 14,34 persen dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp106,22 triliun," kata Anita.

Anita menjelaskan percepatan belanja infrastruktur berperan menggerakan sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan.

Progres penyerapan anggaran yang cukup cepat itu tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR. Dengan lelang dini yang sudah dilakukan sejak Oktober 2017 untuk proyek tahun 2018, kinerja Kementerian PUPR pun semakin efektif dan efisien.

"Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93 persen," kata dia.

Sementara itu, paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp83,01 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.

Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp60,25 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp62,97 triliun termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan. Dari hasil lelang tersebut, efisiensi yang diperoleh mencapai Rp2,72 triliun. (plt/ant)