JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Achmad Sulhy mendukung penuh langkahGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang sudah mantap melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta Tbk.

Sulhy juga mengapresiasi sikap Anies-Sandi yang mengumumkan sendiri keputusan pelepasan saham di perusahaan yang memproduksi Miras Bir Anker itu.

"Kami meyakini bahwa keputusan Anies-Sandi ini sangat tepat. Selain karena potensi PAD (pendapatan asli daerah) DKI dari segmen lain masih banyak, juga secara kepedulian akan bahaya Miras terhadap generasi muda di Ibu Kota," kata Sulhy kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018) malam.

Menurut Sulhy, salah satu strategi menghindarkan pemuda dari Miras adalah dengan memperketat peredaran Miras dan izin menjualnya secara umum.

"Pemda DKI memang harus keras melarang peredaran miras di Toserba (Toko Serba Narkoba) maupun di Mini Market," katanya.

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya ini memandang, selain narkoba, miras juga terbukti mencelakakan generasi muda dalam menggapai impiannya.

Karenanya, dia mengatakan, peredaran miras juga harus segera ditertibkan. Miras harus diatur agar tidak menjadi sarana yang mudah dijangkau dan dikonsumsi oleh anak-anak muda.

Sebab, hal itu akan membahayakan masa depan anak muda itu sendiri.

Ditegaskan Sulhy, Partai Gerindra bersama mayoritas warga Jakarta siapterdepan mendukung sikap Anies-Sandi melepas saham dipabrik minuman beralkohol itu.

"Kami berada dibelakang Pak Anies dan Pak Sandi atas setiap kebijakan pro rakyat Anies-Sandi," terangdia.

Karena itu, Sulhy meminta Anies-Sandi tak goyah dan tak terpengaruh dengan penolakan sejumlah fraksi di DPRD atas pelepasan saham Bir teraebut.

"Kami berharap, Anies-Sandi jangan mundur sejengkal pun dalam melepas saham Pemprov DKI diPT. Delta, kalau perlu gunakan kewenangan diskresi dalam merealisasikan kebijakan yang memang masuk dalam komitmen Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI lalu. Rakyat Jakarta berada dibelakang Anies-Sandi," pungkas Sulhy.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen. Saham milik Pemprov DKI itu dimiliki sejak 1970-an.

"Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di Perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi, 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (16/5/2018) malam WIB.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menegaskan, keputusan Pemprov DKI dalam melepas saham sudah bulat.

Dia beralasan, Pemprov DKI tak ingin lagi mendapat bagi hasil keuntungan dari produk tidak halal.

"Kita ingin tentunya kita mendapatkan dividen yang halalan thoyyiban," kata Sandi.

Dia menuturkan, keuntungan dari penjualan saham sebesar 26,25 persen di pabrik bir tersebut ditargetkan menembus angka Rp 1 triliun.

Menurut Sandi, penjualan saham lebih positif dibandingkan harus mengambil deviden yang per tahunnya rata-rata Rp 38 miliar. Artinya, butuh kurang lebih 30 tahun untuk mendapat Rp 1 triliun.

Fraksi PDI-P dan NasDem Tak Setuju

Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menolak rencana Pemprov DKI yang akan menjual saham di PT Delta Jakarta.

Dia menilai, Pemprov DKI terkesan memaksakan pelepasan saham tersebut meski perusahaan pembuat bir masuk kategori sehat.

"Mengapa dijual? Saya sebagai anggota DPRD tidak setuju. Kalau mau jual itu perusahaan yang tidak sehat. Banyak di Pemda itu perusahaan mati. Kalau yang sehat, ngapain (dijual)?" kata Bestari saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Bestari pun mempertanyakan hitung-hitungan yang dilakukan Pemprov DKI yang mengklaim akan mendapatkan Rp 1 triliun dengan menjual saham tersebut.

Menurut Bestari, keputusan itu jelas tidak relevan karena dengan hanya menanam saham maka dividen yang diterima hanya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun tanpa kehilangan saham.

Bestari pun mengingatkan, mengelola Jakarta tidak hanya dihitung dengan konsep pembangunan jangka pendek.

Cara berpikir seperti itu, menurut dia, justru merusak mindset untuk mendapatkan pendapatan daerah.

"Masa mau dapat duit dari jual aset, kan lucu. Mau 30 tahun, 40 tahun, Jakarta bukan untuk setahun dua tahun. Carilah peluang lain. Kalau yang sudah settle, jangan diutak-atik," ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu.
Bestari menambahkan, sampai saat ini, Fraksi Nasdem belum menerima dokumen tertulis dari Pemprov DKI terkait alasan melepas saham di PT Delta Djakarta.

Dia masih menunggu surat tertulis dari Gubernur Anies untuk mengkajinya di tingkat fraksi, sebelum membuat keputusan resmi.

"Saya tidak tahu jelas alasannya (melepas saham). Alasannya harus ilmiah dan harus berdasar kajian," ujar Bestari.

Senada dengan Bestari, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono juga mempertanyakan alasan di balik Pemprov DKI melepas saham di perusahaan produsen bir.

Gembong menilai, tak ada alasan logis yang bisa diterima terkait pelepasan saham tersebut di tengah keuangan pemda yang baik-baik saja.

"Tidak masuk akal, memang DKI kekurangan duit apa sampai jual begitu. Kalau kita jual itu kesannya kita tidak punya duit. Padahal, DKI duitnya banyak," kata Gembong.

Alasan menambah keuangan DKI secara signifikan dari pelepasan saham tersebut juga dinilai Gembong tak rasional.

Gembong menyebut, banyak cara lain yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Artinya, kata dia, tak ada unsur keterdesakan untuk menjual saham di pabrik minuman beralkohol tersebut.
Gembong melanjutkan, keinginan Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta tetap harus mendapat persetujuan dari dewan melalui rapat paripurna.

DPRD DKI, sambung dia, akan mengkaji argumentasi pemprov yang harus berdasar kajian ilmiah terkait rencana divestasi tersebut.

Yang paling penting, kata dia, adalah kajian ilmiah yang dijadikan pemprov sebagai dasar argumentasi untuk mengambil kebijakan tersebut.

"Makanya, kita ingin tahu dulu jalan pikirannya Pak Anies dan Pak Sandi, mau melepas saham itu apa," kata Gembong. (Alf)