JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menemukan dugaan adanya mafia proyek yang menguasai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, KAKI meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa DKI Jakarta yang dinilai banyak bocor akibat pratik mafia itu.

"Modus mafia proyek memanfaatkan peluang pada sistem tender pengadaan barang dan Jasa. Ada yang aneh, misalnya ketika UPPBJ menunjuk pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 yang waktu itu masih dipimpin Ahok-Djarot," ujar Ketua Umum KAKI, Arief Nur Cahyono, di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Saat itu, lanjut Cahyo, ada sekitar 118 sekolah di Jakarta yang sistem tender rehab gedungnya dimenangkan PT MKI. Namun, ternyata justru proyek tersebut banyak menuai masalah.

"Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum di UPPBJ Balai Kota Jakarta inisal FRM yang sangat dipercaya penguasa lama DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu," beber dia.

Ia juga menduga, oknum FRM inilah yang selama ini berperan agar para mafia proyek leluasa memilih perusahaan yang dijadikan pemenang tender.

"Jadi modusnya para mafia proyek ini selalu mempengaruhi atau bekerjasama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan). Dimana Panitia lelang melakukan penilaian secara subyektif dan mengkondisikan agar perusahaan tertentu yang menang," ungkapnya.

Para mafia itu, kata dia, modus operandinya akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagainama perusahaannya saja.

Hal ini juga yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada tahun 2017 silam.

"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri," ucapnya.

Bahkan, kata Arifin, agar skenarionya mulus dalam pemenangan tender, mereka tidak segan-segan mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan.

Dengan demikian, menurut dia, perusahaan pemenang lelang sejatinya sudah diatur oleh panitia Lelang (ULP).

"Jadi, selalu saja yang menang adalah perusahan yang diduga akal-akalan atau milik para kelompok mafia itu sendiri. Kita juga menduga ada beberapa oknum pejabat yang terlibat," urainya.

Kejanggalan lainya, kata Arifin, si mafia proyek tersebut setelah dinyatakan menang, maka untuk proyek sejenis lainnya, mereka juga akan bermain kembali dengan meminjam bendera perusahaan lain.

"Anehnya lagi, para pemilik perusahaan yang dipinjam benderanya ini justru tidak tahu menahu, jika nama perusahaan dipakai untuk proyek. Mereka baru mengetahui setelah menang dan pemilik perusahaan itu hanya diberikan sejumlah uang jasa (fee) saja," bebernya.

Penggunaan bendera perusahaan lain ini, kata dia, untuk menghindari adanya kecurigaan karena perusahaan milik mereka yang sering menang dalam beberapa tender sekaligus.

"Kalau satu perusahaan, tentu akan mudah ketahuan auditor. Itulah kenapa mereka meminjam bendera perusahaan lain. Jadi inilah modus para Mafia itu untuk mengelabuhi para auditor," jelasnya.

Bahkan, tambah dia, pihaknya juga menemukan fakta, bahwa semua bukti-bukti pembelian kerap dipalsukan.

"Dengan pemalsuan itu, seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Padahal nilai harga barang pun mereka gelembungkan (mark-up). Sudah pasti mereka selalu memperoleh keuntungan besar melalui trik "markup" harga tersebut. Nah keuntungan itulah yang nantinya akan dibagi-bagi kepada oknum pejabat yang terlibat di lingkungan Pemprov," urainya.

Dengan demikian, kata dia, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah akan membobol APBD.

Karena, menurut Arifin, para mafia itu juga melibatkan legislatif dan eksekutif yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut.

"Untuk itu, kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan evaluasi dan perubahan personel di BPJB DKI Jakarta. Kalau perlu, setiap tahun harus ada rotasi personel baru agar pratik mafia ini bisa dihentikan," pungkasnya. (Alf)