JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyoroti adanya kelompok ormas tertentu yangmemaksakan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pelaku bisnis.
Bamsoet, panggilan akrabya, menintapenegak hukum untuk menindak kelompok-kelompok pemalak pengusaha tersebut.
"DPR berharap kepolisian tingkat wilayah lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk mengenai permintaan THR oleh kelompok tertentu pada pelaku usaha. Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (27/5/2018).
Diketahui, akhir pekan lalu, di media sosial telah viral surat dengan kop ormas tertentu yang berisi permintaan THR.
Surat tersebut ditujukan pada pelaku usaha di Kelapa Gading Jakarta Utara dan kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
"Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusifitas harus tetap terpelihara dalam suasana apapun. Permintaan THR dengan cara tak semestinya dan mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan. Permintaan yang mengatasnamakan ormas tertentu adalah sesuatu yang tidak lazim," tambah Bamsoet.
Selain mengatasi permasalahan pemaksaan permintaan THR terhadap pelaku usaha, DPR juga mendorong pemerintah untuk cermat dalam mengatasi perkembangan kebutuhan pokok masyarakat di pasar.
Diketahui, pasar telah merespon persiapan masyarakat menyonsong Idul Fitri, yang ditandai dengan kenaikan harga sejumlah komoditi.
"Pemerintah selaku regulator hendaknya segera turun ke pasar untuk mengelola dan mengamankan stok bahan serta mengendalikan harga. Sepanjang Ramadhan, ada perkiraan bahwa harga daging sapi dan ayam akan naik. Harga telur ayam sudah naik cukup tinggi. Dilaporkan juga harga bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit juga naik," ungkapnya.
Bamsoet mengatakan, bahwa kecenderungan tersebut harus diwaspadai mengingat sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri, konsumsi masyarakat dipastikan naik.
Faktor naiknya permintaan itu, menurut politisi Golkarkat ini, dikhawatirkan akan dimanfaatkan para spekulan untuk menimbun dan mendongkrak harga.
"Untuk mencegah penimbunan komoditi dan gejolak harga, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri pun hendaknya mulai diterjunkan di semua daerah. Didukung dinas perekonomian setiap daerah, Satgas Pangan Polri diharapkan mampu berperan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok," kata Bamsoet.
Menurutnya, untuk tahun ini peran pemerintah pusat dalam melayani masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan.
Hal ini dikarenakan gubernur dan bupati di beberapa daerah sedang sibuk dalam melakukan persiapan untuk mengikuti Pilkada serentak tahun ini.
"Karena kesibukan tersebut, fungsi mereka (pemerintah daerah) sebagai regulator dikhawatirkan menjadi tidak efektif. Khususnya terkait fungsi dan peran mereka dalam mengelola kecukupan stok pangan dan pengendalian harga. Karena itu, pemerintah pusat jangan sampai lengah dan harus all out mereduksi potensi masalah sejak dini," pesan Bamsoet. (Alf)
