Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 29 Mei 2018 - 07:06:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Menteri Keuangan Beberkan Rincian Gaji Megawati

51sri-mulyani.jpg.jpg
Sri Mulyani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp 5 juta perbulan.

"Gajinya Rp 5 juta, tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," kata Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/5/2018).

Jika ditotal dari yang disebut Mulyani itu, angkanya hanya Rp 23 juta saja, sangat jauh lebih kecil ketimbang yangdikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situswww.setneg.go.id, Senin (28/5), bahwa Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 perbulan.

Sri Mulyani mengatakan, tunjangan jabatan yang diterima BPIP justru tercatat paling rendah dibandingkan badan-badan yang lain.Besaran gaji yang diterima juga meliputi tunjungan transportasi, komunikasi, hingga perjalanan dinas ke luar kota.

"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil, Rp 13 juta, karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif, bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta," kata Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP pada 23 Mei 2018.

"Kalau sudah Perpres akan permanen. Kan badannya sudah ditetapkan, maka hak keuangan harus dibayar oleh negara," katanya.(yn/ant)

tag: #bpip  #sri-mulyani  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Dukung Perpol Polri: Prof Henry Indraguna Ingatkan Setiap Penugasan Tetap Sejalan Putusan MK dan Semangat Konstitusi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di ...
Berita

Demi Keadilan dan Penegakan Hukum: Kejati Jakarta Kembali Buka Dugaan Tipikor Kejahatan Investasi PLNBBI dengan ARII

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta berencana membuka kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan PLN Batubara Investasi (PLNBBI) pada ...