JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan, ketersediaan dan distribusi stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) siap untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pasokan beras tersebut dinilai sesuai target untuk tiga bulan ke depan.

"Setelah melakukan peninjauan, pengadaan beras di Sumsel aman dan siap untuk tiga bulan ke depan serta tidak ditemukan adanya keluhan dan masalah. Insya Allah ke depan, Bulog bisa menyetok beras tanpa harus impor," kata Edhy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Saat melakukan peninjauan, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dari Bulog terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terdapat di Gudang Bulog GBB Karya Baru.

CBP tersebut hanya disimpan dan boleh digunakan jika ada instruksi atau perintah dari Pemerintah.

"Bulog sendiri tidak boleh menyentuh CBP tersebut tanpa adanya perintah. Ini sangat disayangkan sekali, harusnya Bulog diberi wewenang untuk mengelola CBP. Kenapa CBP ini bisa disimpan sampai berbulan-bulan, empat bulan saja kualitasnya sudah berubah," terangnya.

"Apalagi jika beras yang didatangkan dari hasil impor, itu kualitas beras yang dimakan untuk kebutuhan masyarakat menjadi tidak bagus lagi," tambahnya.

Di sisi lain terkait impor beras, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan tidak seharusnya Bulog menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Karena Bulog hanya menerima perintah dari Menteri Perdagangan, sehingga mau tidak mau harus dijalankan.

"Kami di Komisi IV konsisten menolak segala bentuk jenis impor selama cadangan dalam negeri masih mampu mencukupi kebutuhan beras. Faktanya kurang adil jika kita menilai Bulog menjadi pihak yang disalahkan. Padahal Bulog hanya menguasai tidak lebih dari 2 persen," paparnya.

Edhy menambahkan, potensi uang negara sebesar Rp12 triliun yang biasanya digunakan oleh Bulog untuk membeli beras dari petani kini dikuasai oleh pasar.

"Lalu siapa yang miliki pasar? Hilangnya kekuasaan Bulog di pasar ini apakah benar karena supply-nya tidak ada, produksinya tidak ada, atau karena di pasar dikuasai oleh kelompok tertentu? Ini yang harus jadi perhatian," tuturnya.

Untuk itu, ke depan Edhy meminta pemerintah untuk bisa berkoordinasi dan duduk bersama untuk menangani persoalan kepentingan nasional ini.

"Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian harus duduk bareng, bersama-sama menangani kepentingan rakyat. Karena sudah diatur di UUD 1945 Pasal 33 itu mengamanatkan kita untuk menjaga segala bentuk kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak," tutupnya.(yn)