Berita

Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Sikapi Ancaman Mogok Pilot Garuda

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 04 Jun 2018 - 17:14:08 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

31dpr-tak-boleh-pasif-dorong-pembahasan-ruu-narkotika-F9UeCknmNV.jpg.jpg

Ketua DPR RI Bamsoet (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana mogok pilot dan karyawan maskapai Garuda Indonesia jelang arus mudik lebaran harus ditanggapi serius oleh manajemen PT Garuda Indonesia dan pemerintah.

“Ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam mogok. Artinya, memang masih ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan baik antara karyawan dan pihak direksi,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam catatan Bamsoet, sebelumnya ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia. Di tahun 1980 pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja, 2003 dan 2011 para pilot Garuda mogok karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia.

“Jadi, tuntutan kenaikan gaji itu hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja,” ujar dia.

Hanya saja, menurut Bamsoet, jika mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran ini jelas sangat disayangkan. Mengingat hal itu akan sangat mengganggu pelayanan masyarakat dalam melakukan aktivitas mudik lebaran.

Selain itu, mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dijelaskan Bamsoet, dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.

“Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen. Saya minta permasalahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” kata Bamsoet.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta turun tangan. “Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan,” ungkapnya.

"Lakukan perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat. Musyawarah juga harus dilakukan dengan semangat bersama mencari solusi, bukan semangat saling menyalahkan. Tidak ada kata mustahil untuk mencapai kesepakatan bersama," pesan Bamsoet.

“Saya harap mogok kerja para pilot Garuda ini tidak akan terjadi. Sebab, selain merugikan publik juga akan merusak nama baik maskapai penerbangan plat merah milik pemerintah ini,” pungkasnya. (Alf)

tag: #bamsoet  #dpr  #garuda-indonesia  #bumn  

Bagikan Berita ini :