Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 05 Jun 2018 - 10:40:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota MPR: Impor Beras Jilid II Menyakitkan Hati Petani

67Beras_2.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly menyayangkan masuknya beras impor saat petani tengah menyambut panen raya di berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini tidak mencerminkan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Kebijakan pemerintah terkait impor beras jilid II ini sangat menyakitkan hati para petani kita. Bagaimana tidak, petani sedang panen raya lalu pemerintah malah impor beras, semangat berpancasilanya patut dipertanyakan karena ini tidak menguntungkan petani kita," kata Junaidi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendag telah mengeluarkan izin impor beras jilid II ini sebanyak 500 ribu ton dari total 1 juta ton yang sebagiannya telah tiba Januari lalu.

Padahal, data pangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan beras dari Mei-Juni 2018 adalah 5,3 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri 8,1 juta ton, sehingga masih terjadi surplus beras sebanyak 2,8 juta ton.

"Pemerintah harusnya tunjukkan keberpihakannya ke petani kita dengan tidak gampang mengeluarkan izin impor beras, kalau beras impor masuk ini akan berdampak pada harga beras lokal yang bisa merugikan petani kita," ujarnya.

Selain itu, Junaidi mempertanyakan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga pada pemerintahan saat ini.

"Ketidaksamaan sikap lembaga pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam kasus impor beras ini menunjukkan komunikasi pemerintahan yang bobrok, Kementan dan Bulog menolak impor, tetapi Kemendag sangat getol menyatakan kita harus impor, ini contoh komunikasi yang buruk dan pemerintah harus mengakui dan segera memperbaikinya," jelasnya.

Ke depan, lanjut Junaidi, pemerintah harus mensinergikan data-data terkait kebutuhan, produksi pangan, dan data lainnya agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih sesuai dengan kondisi real saat ini.

"Jangan seperti sekarang, tiap lembaga punya data sendiri yang berbeda-beda terhadap objek yang sama, pemerintah harus memiliki data tunggal yang kredibel, dan terbuka untuk publik," ucapnya.(yn)

tag: #impor-beras  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Mahasiswa Geram dengan Mendagri Tito Karnavian, Soal Apa?

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menilai agenda halal bihalal yang dilaksanakan oleh Institut ...
Berita

Sesuaikan Era Normal Baru, Pengurusan STNK, SIM dan BPKB Ditutup Hingga 29 Juni 2020

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Polri memperpanjang masa penutupan pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM, STNK, dan BPKB.  Masyarakat dapat mengurus administrasi di Satpas ...