JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanyang membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) ReklamasiPantai Utara Jakarta menimbulkan pertanyaan mengenai nasib kelanjutan megaproyek reklamasi.

Orang nomor satu di DKI itu 'dicurigai', melalui BKP tersebut akan melanjutkan proyek pulau buatan di Teluk Jakarta.

Menanggapi hal ini, Anies menepis. Eks Mendikbud itu menegaskan akan menepati sesuai janji kampanyenya, yakni menyetop pembangunan proyek reklamasi.

Anies menyebut, jika ada pihak yang beranggapan proyek reklamasi dilanjutkan karena pembentukan BKP reklamasi, berarti yang bersangkutan sedang berimajinasi dengan dirinya sendiri.

Dia menegaskan tidak ada satu pun tugas BKP Reklamasi yang menyebut melanjutkan proyek reklamasi.

"Tidak dilanjutkan. Jadi yang mengatakan reklamasi dilanjutkan itu berimajinasi, lalu mengkritik imajinasinya sendiri. Jadi mengkritik imajinasinya sendiri, ya.. silahkan saja," ucapAnies saat dimintai konfirmasi di sela-sela malam takbiran di Puri Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (14/6/2018) malam.

"Tidak ada satu dari isi pergub (Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta) mengatakan bahwa reklamasi dilanjutkan. Jadi saya juga heran, kok bisa ya gitu. Ini mengkritik imajinasinya sendiri. Begitu ya," imbuh dia.

"Komitmen kita jelas bahwa janji kita adalah menghentikan reklamasi dan itu ada 17 pulau yang direncanakan dibangun. Empat pulau sudah dibangun, 13 belum. Dan yang belum tidak akan kita teruskan, dalam RPJMD terlihat. Kita itu kalau bekerja menggunakan rencana dan tidak dimasukan dalam rencana untuk reklamasi. Jadi kita tidak teruskan," katanya.

BKP Reklamasi Pantura Jakarta dibentuk melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan tersebut diketuai oleh Sekda DKI. (Alf)