Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 25 Jun 2018 - 16:21:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Pantau Kesiapan Pilkada Serentak di Jateng, Ini Pesan DPD RI kepada KPU dan Bawaslu

96648682d2-c90c-43d8-92c6-65b5138aed4a_169.jpeg.jpeg
Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam (Sumber foto : Ist)

SEMARANG (TEROPONGSENAYAN) –Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendapat perhatian khususdari DPD RI.

Ketua Komite I DPD RI,Akhmad Muqowam mengingatkan, bahwa pesta demokrasi lima tahunan ituharus dipastikan berlangsung sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Muqowam saat Rapat Kerja dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan para stakeholder, di Gedung KPU Jawa tengah, Senin (25/6/2018).

Pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada Rabu 27 juni 2018 besok, menurut Muqowam akan dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia.

“Pilkada serentak ini berlaku untuk 171 daerah dengan rincian sebanyak 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Adapun dasar pelaksanaan Pilkada Serentak yang ketiga ini menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang merupakan penyempurnaan dari UU Pilkada sebelumnya,” terangnya.

Muqowam juga menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan saat Pilkada ini berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (1) jo. Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan dasar hukum dari keberadaan dan fungsi DPD RI sebagai salah satu Lembaga Negara yang Anggotanya dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum.

“DPD merupakan representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah melalui fungsi yang dimilikinya, salah satunya adalah fungsi pengawasan,” ujarnya.

Hal lain yang diperhatikan Muqowam adalah soal rekapitulasi perhitungan suara.

"Rekap hasil perhitungan juga jadi bagian yang lain dalam penyelenggaraan, saya yakin mekanisme pengawasan sudah baik di KPU dan Bawaslu, akan tetapi saya berharap ke depan pemaksimalan teknologi juga harus dilakukan, seperti halnya di Amerika di mana pemilihan suara dilaksanakan sekitar pagi hari lalu hasil pemungutan suaranya sudah bisa diperoleh pada malam hari, hal ini menjadi penting agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap KPU," katanya.

Dikesempatan yang sama hadir pula Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah, GKR. Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Bambang Sadono.

Bambang Sadono berharap soal money politic harus bisa diatasi dalam Pilkada 2018 ini.

"Soal money politic ini selalu mengganggu kualitas setiap pemilihan dan meresahkan masyarakat. Tentu saja hal ini menodai dalam pemilihan yang demokratis," terangnya.

Namun, Bambang menambahkan, money politic sulit diusut hingga tuntas.

"Saat ini praktek money politic itu dilakukan dengan terang-terangan dan tidak pernah ditindak lanjuti hingga tuntas, juga lembaga pengadilan belum bersikap tegas, MK juga tidak memproses jika pelanggaran money politik tersebut tidak masif dan terstruktur," jelasnya.

Sementara itu, Senator Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi berharap agar pelaksanaan pilkada serentak agar tidak berdekatan dengan hari raya.

"Tahapan dalam pilkada serentak ini pengaturan jadwalnya luar biasa padat, masalahnya pilkada sendiri itu sangat dekat dengan hari raya, ke depan hal semacam ini tentu bisa dievaluasi dan dicermati, karena petugas polisi sebagai pengamanan dalam pilkada itu akan sangat kelelahan setelah operasi ketupat saat lebaran dan dilanjutkan dengan pilkada," ujarnya.

Terkait dengan isu netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara, Muqowam berpesan agar ASN tidak berpolitik dan netral, sehingga bisa bertugas sesuai dengan fungsi sebagaimana diamantkan dalam uu no 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, sebagai penyelenggara Pilkada serentak, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menjelaskan soal kesiapan dari KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak.

"Kita pastikan hari ini seluruh distrik sudah beres untuk kesiapan pilkada yang akan dilaksanakan dua hari lagi, saat ini proses pendistribusian sudah sampai di kecamatan dan kelurahan, khususnya karimun jawa juga sudah kami siapkan lebih awal karena akses jalannya yang sulit," ucap dia.

Dirinya menambahkan untuk mengantisipasi, seluruh distrik diamankan dengan pembungkis plastik, kpu juga menyiapkan skenario di pekalongan dan persiapaan antisipasi erupsi gunung merapi jika terjadi sesuatu maka penyelenggaraan bisa pindah di tempat alternatif yang sudah disiapkan.

Salah satu stakeholder lainnya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Sri Sumanta, menurutnya total pengawas dalam pilkada sudah cukup dan kompeten.

"Total pengawas dalam pilkada di 7 kab kota sebanak 74.577 orang, seluruhnya sudah siap dan sudah di erikan bimbingan teknis khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasi suara. Pelaksanaan patroli pengawasan bersama stakeholder yang ada di wilayah juga dilakukan guna menertibkan dan menyiapkan agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Di akhir kesempatan Muqowam yang merupakan Senator dapil Jawa Tengah menyampaikan harapannya.

“Saya berharap dengan adanya pengawasan dalam pilkada serentak ini, dapat menginventarisasi berbagai persoalan aktual pelaksanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Juga dapat memvalidasi berbagai persoalan aktual terkait dengan pelakasanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang ditemukan di beberapa daerah. Dan tentu saja DPD RI nanti akan menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif yang dirumuskan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI,” tutupnya. (Alf)

tag: #dpd  #pilkada-serentak-2018  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...