JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017 dalam rapat Paripuna DPR hari ini.

"Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Kami sampaikan pengajuan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017," kata Sri Mulyani di ruang rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Berdasarkan aturan yang berlaku, ujar Sri Mulyani, pemerintah akan menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) atas pelaksanaan APBN 2017 kepada DPR berupa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Dirinya juga menyampaikan hasil laporan yang sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa pemerintah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kali diberikan BPK pada 2016 lalu.

"Hasil pemeriksaan BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2017, artinya pemerintah berhasi mempertahankan yang pertama kali diberikan BPK 2016," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan, realisasi kinerja APBN 2017 untuk pertumbuhan ekonomi berada di level 5,07%, inflasi sebesar 3,61%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0%, dan nilai tukar Rp 13.384 per US$.

"Dengan kinerja ekonomi di 2017 maka angka PDB atas harga dasar berlaku Rp 13.588 triliun," paparnya.

Sementara untuk pencapaian lifting minyak dan gas, Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah gagal memenuhi target. Yakni untuk lifting miyak sebesar 804 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,14 juta setara minyak per hari.

"Sesuai dengan komitmen pemerintah, pelaksanaan APBN 2017 harus lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya, pelaksanaan APBN 2017 atau pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif," tandasnya.(yn)