Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 24 Jul 2018 - 17:30:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Jelang Pilpres Anggaran Program PKH Diusulkan Naik, Gerindra: Awasi!

97program-keluarga-harapan-pkh_20160823_135028.jpg.jpg
Warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyoroti rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan menaikkan anggaranProgram Keluarga Harapan (PKH).

Politisi Gerindra ini meminta bantuan anggaran bagi rakyat dengan kategori miskin itu betul-betul berdasarkan data yang valid. Mengingat, saat ini adalah tahun politik dan Pilpres 2019.

Diketahui, Kementerian yang dipimpin politisi Golkar Idrus Marham itu akan menaikkan bantuan anggaran sebesar Rp 31 Triliun di 2019 untuk 10 juta KK dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

"Penanganan kemiskinan perlu terus ditingkatkan jumlah sasaran keluarganya. Tapi bukan hanya pendekatan politik di tahun politik tapi benar orientasi kepada penanganan kemiskinan. Untuk memenuhi hal tersebut maka harus diperhatikan," kata Sodik itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/07/2018).

"Verifikasi dan validasi data yang selama ini selalu jadi masalah. Jangan sampai yang miskin tidak dapat bantuan tapi yang mampu dapat," sambungnya.

Sodik juga mengajak publik bersama-sama ikut mengawasi agar program tersebut tepat guna dan tepat sasaran, mulai dari proses pelaksanaan hingga penyalurannya.

"Petugas pendamping dan pembimbing. Monitoring dan pengawasan, evaluasi program harus diawasi,," tutupnya. (Alf)

tag: #komisi-viii  #dpr  #partai-gerindra  #pilpres-2019  #pemilu-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bamsoet: Selamat Kepada Para Pemenang Teropong CSR Award 2020

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 15 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Media TeropongSenayan.com mengadakan acara Coorporate Social Responbility (CSR) 2020. Acara ini sebagai bentuk penghargaan kepada para perusahaan yang aktif mengadakan ...
Berita

KNPI: Rangkap Jabatan Komisaris Sah Selama Tak Melanggar Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akhir-akhir ini terjadi polemik rangkap jabatan pejabat kementerian sebagai Komisaris di BUMN. Menanggapi Hal tersebut, Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Ginting, menyatakan ...