JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Setumpuk masalah yang membelitBadan Usaha Milik Negara (BUMN)membuat perekonomian bangsa terancam kolep.
Sebab, sebagai tulang punggung ekonomi terbesar, saat ini keberadaan BUMN justru tersandera masalah berat. Salah satunya adalahutang yang terus membengkak.
Hal ini, selain karena tidak adanya efesiensi di dalam tubuh manejemen perusahaan, juga dipicu olehpembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan era pemerintahan Jokowi.
Demikian terungkap dalamdiskusi bertema"BUMN Roboh, Ekonomi Jatuh, Solusinya?", di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PAN-PKS, The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018) malam.
Dalam diskusi ini, hadir sebagai pembicara utama,Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu.
Hadir juga mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik dan pengacara kondang Eggi Sudjana.
Dalam sambutannya, Said Didu mempertanyakankeberadaan BUMN yang menurutnya kian mengkhawatirkan dan tak berarah.
Said mencatat, saat ini BUMN yang diharapkan menjadi tulang punggung keuangan Negara malah terperosok ke jurang hutang.
Menurutnya, jumlah hutang BUMNdi Tanah Air jauh lebih besar ketimbang deviden yang harusnya diperoleh.
"BUMN sekarang lebih banyak hutangnya dari pada devidennya. Ini ada apa?," ucap Said penasaran.
Selain itu, Said juga menyoal rencana pemerintah yang akan menjual aset PT Pertamina (Persero) dengan dalih demi membuatkeuangan perusahaan sehat.
"BUMN itu bukan milik pemerintah, tapi milik Negara. Harus hati-hati," tegas Said mengingatkan.
Said menegaskan, penjualanBUMNmerupakan urutan terakhir dalam melakukan pembenahan.
Karenanya, dia minta Pertamina tidak buru-buru melepas aset milik perusahaan pelat merah tersebut. Apalagi, hal itu dilakukan secara gelondongan.
“Pertamina tidak boleh membuka bahwa dia sedang menghadapi masalah besar, karena pasti asetnya akan dibanting ke bawah," ujar Said.
Sebelumnya, beredar surat yang berisi bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengizinkan PT Pertamina (Persero) untuk menjual aset perusahaan. Penjualan aset itu bertujuan untuk menyehatkan keuangan perusahaan.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyampaikan keprihatinannya terkait buruknya kondisi sejumlah BUMN belakangan.
Hal ini, menurut Taufik, jauh bertolak belakang dengan tujuan BUMN yang diharapkan mampu mendukung stabilitas perekonomian bangsa.
"BUMN yang seharusnya menjadi benteng ekonomi Negara, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Penuh hutang dan asetnya mau dilepas, aneh!," ucap Taufik.
"Kita tidak mau kondisi ekonomi bangsa ini yang terus terpuruk. Bagi Partai Gerindra, soal ekonomi dan BUMN sangat penting dan serius," ucap Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Karenanya, Taufik meminta agar pemerintah segera berbenah dan melakukan langkah penyelamatan.
"Atau, jika mengaku gagal mengelola BUMN mestinya direspon dengan bijak oleh pemimpinnya. Kalau tidak mau mundur, ya sudah, minimal jangan maju lagi di Pilpres 2019. Lah, kalau maju lagi terus mau ngapain? Mau ngutang lagi?," ucapnya berseloroh.
Diketahui, rencana penjualan aset BUMN salah satunya adalah akibat dari kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur Jokowi selama lima tahun yang mencapai Rp 5.500 triliun.Sedangkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup membiayai sebesar Rp 1.500 triliun.(Alf)
