Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 23 Agu 2018 - 14:46:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi V DPR Desak Pemerintah Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

5120180819_231822.jpg.jpg
Ilustrasi gempa Lombok (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana. Bahkan, baru-baru ini yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat dari bencana itu, ratusan warga menjadi korban, dan ribuan rumah hancur lebur.

Gempa bumi yang terjadi secara beruntun di Lombok, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional, agar ada percepatan penanganan pasca bencana, dan cepat teratasi. Pasalnya mitigasi selama ini gagal dilakukan.

"Kita belum bisa melakukan mitigasi bencana yang baik disetiap bencana. Oleh karena itu, bencana gempa Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/8/2018).

Politisi Gerindra itu menilai, bencana gempa Lombok harus menjadi bencana nasional. Jangan hanya melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Karena hal itu akan menciptakan debatable.

"Kalau kita belajar bencana di daerah, kita seharusnya berpikir berbeda. Bukan lagi berbicara jumlah korban dan kerugian. Tetapi bagaimana penanganan mitigasi dari daerah itu," ujarnya.

Politisi dapil NTT itu lebih lanjut menyatakan, mitigasi bencana penting dilakukan sebagaimana berkaca pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Kita lihat Obama waktu itu ketika terjadi angin puting beliung di New York langsung menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional, karena sebelumnya sudah dapat dideteksi," terangnya.

Membandingkan dengan pemerintah Indonesia saat ini, dia belum melihat masalah mitigasi bencana menjadi prioritas pemerintah. Sehingga penanganan pasca bencana dinilai lambat.

"Dengan kegagalan mitigasi ini, maka Lombok harus jadi bencana nasional," ucapnya.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah memperhatikan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai informasi dan early warming system.

"Komisi V mendorong anggaran BMKG dan Basarnas ada peningkatan. Kebutuhan BMKG itu Rp2,6 triliun, tapi yang saat ini diberikan adalah Rp1,8 triliun. Sementara Basarnas kebutuhan anggaran Rp4,5 triliun, tapi hanya dipenuhi Rp2,1 triliun. Ini kami harap ada perhatian," pungkasnya. (Alf)

tag: #komisi-v  #dpr  #gempa-bumi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Politikus Demokrat: Saya Tidak Menyerang MAKI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 24 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Demokrat (PD) menyoroti kasus yang melibatkan Djoko Tjandra. Partai Demokrat menganggap serangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Jaksa Agung dalam ...
Berita

Ini Daftar Asuransi Tersehat di Teropong Insurance Award 2020

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Media Teropong Senayan menggelar Teropong Insurance Award (TIA) 2020 hari ini, Kamis (24/9/2019) secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ajang ini merupakan bentuk ...