Berita

Tak Terima Disebut Siasat Nakal, Gerindra Pastikan Tagar #2019PrabowoPresiden Sesuai Aturan

Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 12 Sep 2018 - 13:50:39 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

10soal-dukungan-di-pilkada-jabar-sekjen-gerindra-prabowo-belum-berikan-keputusan-m8wnaQIZHJ.jpg.jpg

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani (Sumber foto : Ist)

Advertisement

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon tudingan Menkumham Yasonna Laoly, yang msnyebut tagar #2019PrabowoPresiden sebagai siasat nakal.

Padahal, kata dia, Gerindra melakukan langkah tersebut untuk memenuhi aturan hukum sebagaimana aturan dan perundang-undangan.

"Badan hukum kok disebut siasat nakal? Badan hukum ya siasat memenuhi aturan main," kata Muzani, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

"Jadi, mereka yang bikin aturan main ya kami taati. Kami taat terhadap aturan yang beliau (Yessona) bikin," ujarnya.

Karena itu, Muzani merasa aneh bila prosedur yang telah ditempuh melalui badan hukum, yang telah disahkan kini disebut malah disebut siasat nakal. 

Dia pun mempertanyakan letak kesalahan terkait tagar #2019PrabowoPresiden yang dimaksud politisi PDI-P itu.

"Bagaimana siasat nakal, bagaimana siasat nakal, kami taat. Nanti kalau ini katanya jangan, kami taat aturannya maunya bagaimana, kami turuti," tuturnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah bahwa gerakan #2019PrabowoPresiden telah terdaftar sebagai organisasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun menurut Yasonna, ada seorang notaris yang telah mendaftarkan gerakan tersebut dengan mengubah cara penulisannya menjadi #2019PrabowoPresiden.

"Ada notaris yang mendaftarkan tagar #2019PrabowoPresiden. Itu penyiasatan," ujar Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/9/2018).

Yasonna menjelaskan, menurut Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.

Maka bila ada yang memohon nama perkumpulan memakai kata presiden, sistem AHU online di Kemenkumham akan menolaknya.

Yasonna pun menyebut upaya pendaftaran #2019PrabowoPresiden sebagai penyiasatan.

"Ada notaris yang nakal menyiasati dengan mendafarkan badan hukum perkumpulan #2019PrabowoPresiden. Notaris yang mendaftarkan badan hukum perkumpulan itu agak nakal," cetus dia. (Alf)

tag: #partai-gerindra  #menkumham-yasonna-laoly  

Bagikan Berita ini :