JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyoroti data produksi nasional yang menjadi alasan pemerintah dalam mengimpor beras.

Dia menilai, polemik antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bulog tentang impor beras adalah fakta bahwa Kemendag tanpa disadari telah menodai program Nawa Cita Presiden Jokowi.

Sebab Dirut Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa stok beras nasional sebesar 2,4 juta ton. Persediaan ini akan aman sampai bulan Juni 2019.

Melihat perbedaan pandangan ini, Viva menyarankan Kemendag untuk minta data produksi dari Kementan, sebelum memutuskan kebijakan impor, melalui rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian.

"Lah ini data dari Kementan dan Bulog ada stok beras 2,4 juta ton, di mana 1,8 juta ton dari hasil impor tahun lalu. Masak mau impor beras lagi?," kata Viva di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Karenanya, Viva menilai kebijakan Kemendag tersebut tidak mendukung program pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan potensi desa.

"Harusnya lahan pertanian di desa dimaksimalkan perannya untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Petani harus dilindungi dan harga komoditas di pasar harus dikendalikan," ujarnya.

Selain itu, Kemendag dinilai bisa memperlemah peran negara di tengah-tengah kesulitan rakyat karena persoalan kebijakan pangan tidak memihak kepentingan nasional dan petani Indonesia.

"Mengapa solusinya selalu impor? Harusnya Kemendag menjamin agar harga komoditas pangan di pasar stabil sehingga menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen," tegas Viva.

Terpisah, Peneliti Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan baru-baru ini.

Total impor di tahun 2018 ini mencapai 2 juta ton. Sebelumnya Januari hingga Mei 2018, Menteri Perdagangan juga telah mengimpor beras secara bertahap totalnya 1 juta ton.

“Apabila dipaksakan impor tambahan 1 juta ton lagi, dipastikan mubajir dan ujung-ujungnya akan menekan harga gabah petani sehingga gairah bertani menurun. Akhirnya petani dipastikan terus merugi dan terus berada di dalam lingkaran setan kemiskinan,” ujar diungkapkan Pri Menix.

Pri Menix ingin kebijakan impor beras ini secepatnya diaudit. Pasalnya, kebijakan tersebuttidak sinergi dan selalu bertolak belakang dengan gerakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

“Makanya, bila ada beberapa pengamat yang masih memutar-balikkan informasi, tentunya bisa diragukan independensinya dan mudah mudahan bukan merupakan bagian dari mafia beras,” tegasnya. (Alf)