JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyoroti soal rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ketua GPII, Herlambang Wibowomengungkapkan, saat ini kinerja sejumlah pejabatsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKIterbukti maksimal. Bahkan sebagian dari mereka terkesan melakukan pembangkangan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Akibatnya, pejabat DKI yang dirotasi justru banyak yang tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan. Contohnya, menjelang akhir tahun, serapan anggaran ternyata masih dibawah 50 persen,” kata Herlambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Dia menilai, hal ini tak lepas dari peran Sekda DKI Saefullah yang lebih dominan dalam menentukan posisi jabatan di SKPD DKI.

Bahkan, dalam pandangan Herlambang, Saefullah seakan punya keleluasaan lantaran kekosongan kursi wakil gubernur (wagub).

Karenanya, pada Jumat (5/10) lalu, elemen Baja melakukan aksi unjuk rasa meminta agar jabatan Sekda dievaluasi.

Herlambang berharap, Saefullah kedepan tidak perlu dilibatkan dalam soal pergantian pejabat teras DKI.

"Ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Biar tidak terjadi KKN,” ujar Herlambang.

Sebab, saat ini masih ada ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jika hal ini tak diatasi sulit bagi Anies menempatkan pejabat yang benar-bemar profesional, bersih, berintegritas, dan sesuai harapan Gubernur.

Ia juga meminta Anies untuk memutus mata rantai KKN di tubuh seluruh SKPD, khususnya dugaan monopoli jabatan di jajaran SKPD.

"Kalau diputus, bisa jadi perilaku dan upaya korupsi dapat ditekan. Misalnya, segera mengangkat kepala dinas dari SKPD prioritas yang sangat dibutuhkan. Diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyatakat," papar Herlambang.

"Selamatkan dan kawal visi dan komitmen Gubernur yang dicintai rakyat menuju 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'. Kalau tidak ada realisasi konkret, pekan depan kami akan turun ke jalan lagi," pungkasnya. (Alf)