Berita

Perusahaan Asuransi Milik Pemerintah Ini Gagal Bayar Klaim Nasabah

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 12 Okt 2018 - 16:32:23 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

27Jiwasraya.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaim nasabah asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total gagal bayarnya mencapai Rp 802 miliar.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut, gagal bayar Jiwasraya atas klaim asuransi ini, merupakan alarm bahaya bagi industri keuangan di tanah air. Menggambarkan masih buruknya tata kelola BUMN yang menjadi tanggung jawab Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/10/2018), politisi Gerindra ini mengatakan, ada dua poin penting yang diduga melatarbelakangi gagal bayarnya Jiwasraya.

"Pertama, tekanan likuiditas Jiwasraya sangat dipengaruhi situasi pasar modal yang sedang lesu. Dan, lesunya pasar modal ini, sangat terkait dengan kinerja ekonomi pamerintah yang buruk. Terutama karena terus terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," papar Heri.

Saat ini, kata Heri, Jiwasraya memegang portofolio di sektor marketable securities yang terlalu banyak. Ketika harga saham dan instrumen keuangan, anjlok seperti saat ini, sulit bagi Jiwasraya untuk menjual portfolionya.

"Jiwasraya bisa saja menjual, namun langkah tersebut bisa dituduh sebagai hal yang merugikan negara," ujarnya.

Sehingga, ketika butuh dana cash jumbo seperti saat ini, Jiwasraya terkunci. Tidak bisa bergerak sama sekali. Situasi ini bisa mendorong dikeluarkannya pinjaman dari pemerintah kepada Jiwasraya. Tidak tertutup kemungkinan pemerintah memilih cara gampang melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kedua, lanjut Heri, besarnya tekanan likuiditas Jiwasraya, tidak terlepas dari fenomena gunung es. Suka atau tidak, tata kelola BUMN saat ini masih buruk.

"Secara umum, tata kelola BUMN selama ini, dijalankan seperti kuda pacuan yang diarahkan untuk berlomba-lomba mengejar profit. Akhirnya, banyak BUMN kehilangan value-nya sebagai agent of development. Fatalnya, ketika diadu dengan swasta, BUMN selalu keok," ungkapnya.

Hal penting lainnya, kata Heri, gagal bayar Jiwasraya mencerminkan buruknya manajemen social protection di Indonesia. Setelah Asuransi kesehatan (BPJS) gagal bayar, kini muncul Asuransi Jiwa (Jiwasraya). "Ketika sehat dilarang sakit, dan ketika mati masih meninggalkan persoalan. Ironis," paparnya.

Ataukah mungkin ada agenda tersembunyi terkait dengan protokol keenam ASEAN Framework Agreement on Servives (AFAS) yang merupakan turunan dari perjanjian WTO di bidang jasa perdagangan termasuk jasa keuangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku sedang menunggu hasil audit investigasi terkait penundaan pembayaran polis jatuh tempo untuk produk bancassurance Jiwasraya.

Rini mengungkapkan, untuk mengetahui permasalahan ini, Kementerian BUMN juga telah membahasnya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kita melakukan investigasi audit. Terus terang saja kami bicara BPKP, dengan BPK," kata Rini di Bali, Kamis (11/10/2018).

Rini berharap, hasil audit Jiwasraya ini, bisa keluar pekan depan. "Investigasi audit itu termasuk pada costumer-costumer basenya. Jadi ini investigsi auditnya akan selesai kita harapkan minggu depan," kata Rini.(yn)

tag: #  

Bagikan Berita ini :