Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Jumat, 26 Okt 2018 - 10:13:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Pakar: Ada Sosialisme China di Sistem Presidensial Indonesia

5refli.jpg
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sistem presidensial di Indonesia ternyata memiliki campuran dari paham sosialisma China. Ini berarti Indonesia tidak menerapkan sistem presidensial secara murni.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan, hanya ada dua sistem politik atau demokrasi yang di dunia, yakni parlementer dan presidensial.

Para pendiri bangsa memilih sistem Presidensial, karena ini yang paling cocok. Sementara sistem parlementer, kata Refly, adalah anak kandung liberalisme.

"Itulah mengapa para pendiri bangsa menolaknya. Kita tahu liberalisme itulah yang menimbulkan keserakahan. Sistem ekonominya kapitalisme, tapi efeknya kolonialisme ada di mana-mana," ujarny di Jakara, Kamis (25/10/2018).

Parlementer banyak dianut negara-negara Eropa Barat dan presidensial dianut Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin.

Namun, presidensial yang dianut Indonesia juga tidak murni. Ada campurannya yang berasal dari paham sosialisme China. Itulah yang memunculkan adanya MPR di Indonesia. Lembaga MPR, sambung Refly, waktu itu hanya ada di China.

Sistem Presidensial yang dipilih ketika pertama kali membangun negara Indonesia masih campuran atau disebut juga sistem quasi.

"Namun, sekarang presidensial kita mendekati yang dianut Amerika dan Amerika Latin. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan MPR lagi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin menyatakan, setiap negara memiliki ciri demokrasi masing-masing.

"Setiap negara punya ciri demokrasinya masing-masing. Indonesia sendiri memakai demokrasi yang disebut Pancasila. Sila keempat mengharuskan adanya sistem perwakilan. Apakah Indonesia tidak lagi menganut sistem perwakilan, tidak juga," kata Mahyudin.

Indonesia, kata Ketua DPP Partai Golkar ini, tetap menggunakan sistem perwakilan. Maka ada lembaga yang namanya DPR RI.

Dahulu, MPR RI bisa memilih presiden. Namun, sekarang pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat.

"Tapi sistem pemilihan langsung kadang tak berjalan optimal di sebuah negara yang kondisinya seperti Indonesia. Politik uang akan sangat banyak mengganggu kualitas pemilihan," tuturnya.(plt)

tag: #presidential-threshold  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...