Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 11 Nov 2018 - 16:37:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Kubu Jokowi Tanggapi Janji Sandi Soal Jatah Menteri Milenial

98psi-yakin-kpu-bawaslu-akan-bekerja-profesional-sikapi-putusan-mk-s6E.jpg.jpg
Sekjen PSI Raja Juli (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan Cawapres Sandiaga Uno soal jatah menteri bagi milenial.

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengabggap janji Sandi tersebut hanya strategiuntuk menggaet suara milenial.

Sebab, kata Antoni, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang disusun berdasarkan kualifikasi.

"Usaha Sandi usaha politik yang terdengar baik tapi realisasinya belum tentu," kata Antoni di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Karena itu, Antoni pun menyarankanSandiaga Uno agar tidak mengumbar janji kepada para milenial, bila jauh bertolak belakang.

Justru, dia meyakini, Jokowi yang akan memberikan porsi yang baik untuk milenial, seperti halnya untuk perempuan. Tanpa perlu berjanji yang hanya berujung pada kepentingan politik elektoral.

"Hal itu yang menjadi dasar dimana menurut survei-survei Pak Jokowi lebih tinggi elektabilitasnya di kalangan milenial," jelasSekjen PSI itu. (Alf)

tag: #psi  #sandiagauno  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...