JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto meminta politisi Kebon Sirih di DPRD DKI segera membentuk panitia khusus (Pansus)Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Pansus ini diinisiasi wakil rakyat Jakartauntuk menyelidiki dana PMD sebesar Rp 4.4 triliun yang belakangan diketahui mengendap di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI.

SGY, panggilan akrab Sugiyanto, mengaku sangat mendukungterkait rencana pembentukan Pansus tersebut. Namun, dia meminta agaranggota DPRD DKI tidak hanya gertak sambal.

"Prinsipnya, kami setuju sekali dengan niat baik anggota DPRD DKI untuk membentuk Pansus PMD guna mencari tahu tentang kasus (dana PMD yang mengendap) ini," ujar SGY saat dihubungi, Sabtu (24/11/2018).

Aktivis senior Jakarta ini mengatakan, dana PMD yang sangat besar itu jika ditelusuri serius bukan tidak mungkin akan berujung pada pidana.

"Ini bisa masuk ranah pidana loh, kalau seandainya diketahui, uang rakyat Jakarta ini digunakan oleh oknum di BUMD yang bukan sesuai peruntukannya," ungkap SGY.

SGY melanjutkan, salah satu BUMD yang mendiamkan kucuran PMD itu antara lain PT Jakarta Propertindo yang merelokasikan dana PMD sebesar Rp 650 miliar ke sejumlah proyek lain, tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Padahal, kata dia, keputusuan tersebut tidak memilikidasar hukum yang jelas.

"Kalau ini bisa dibuktikan maka bisa ada unsur pidananya. Karena uang rakyat yang digunakan tidak sesuai peruntukannya itu bisa dipidanakan," tegas SGY. (Alf)