JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dua partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI hingga akhir November 2018.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Dwi Ratna menyayangkanhingga saat ini penyerapan anggaran baru sampai 60,48 persen. Ia pun meminta pejabat Pemprov DKI Jakarta segera melakukan monitoring agar penyerapan maksimal.

"Dalam laman Bappeda tanggal 28 November 2018 tercatat APBD DKI berjumlah Rp 83,26 triliun tercatat telah terserap sebesar 60,48 persen. Ini banyak disebabkan karena gagal lelang," kata Dwi Ratna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018).

"Kami berharap saudara gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD untuk memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," tambahnya.

Ia juga meminta agar kesalahan ini tak terulang pada 2019 mendatang. Apalagi, APBD 2019 diproyeksikan meningkat hingga Rp 89 triliun.

Sementara, Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Achmad Yani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta memperbaiki perencanaan yang matang dalam menggunakan anggaran.

Sebab, ia menilai rendahnya serapan anggaran disebabkan perencanaan yang buruk.

"Fraksi PKS mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang besar maupun pelaksanaan program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang besar," kata Yani.

Tak hanya dua fraksi partai politik pengusung Anies Baswedan yang mengkritik rendahnya penyerapan anggaran tapi, anggota DPRD DKI Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Aziz juga mengingatkan agar Anies memenuhi janjinya untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

"Hal ini tidak sejalan semangat Pemprov DKI yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran," sesal Azis. (Alf)