JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Anies Baswedan kembali menyinggung lambatnya proses pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno oleh dua parpol pengusungnya, Gerindra dan PKS.

Anies menyebut, proses pengangkatan wagub calon pendampingnya itu ternyata cukup unik.

Dia pun mengibaratkan hal ini mirip dengan proses penjodohan karena tak bisa memilih sendiri.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anies merespon harapan dari pengurus Hipmi soal posisi wagubsaat mengahadiri acara pengukuhan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

"Ada aspirasi kepada Pak Gubernur dalam penentuan Wakil Gubernur nantinya ada mudah-mudahan kader-kader terbaik Hipmi Jaya, Hipmi bisa dipertimbangkanlah," kata Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Anggawira.

Anggawira tidak menyebutkan nama siapa nama yang dimaksud dari Hipmi yang diajukan. Dia ingin usulan itu disampaikan ke PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung.

"Dan kita juga tentunya melakukan usaha lobi-lobi juga Pak Gubernur, karena Pak Gubernur sampaikan dikembalikan ke partai pengusung," sebut Anggawira.

Anies kemudian menjelaskan posisi wagub sepenuhnya kewenangan partai pengusung. Dia mengaku tak punya kuasa untuk menentukan nama.

"Di Indonesia itu unik, penentuan wakil itu bukan gubernur yang menentukan jadi ini seperti kembali ke zaman Siti Nurbaya di mana kita tidak terlibat untuk menentukan. Nanti mudah-mudahan aspirasinya bisa diteruskan ke partai politik," jawab Anies.

Anies sendiri menyarankan usulan langsung disampaikan ke partai. Karena proses penentuan wagub bukan kewenangannya.

"Karena usulannya disampaikan secara terbuka maka langsung saja diteruskan ke Parpol (pengusung). Kalau disampaikan tertutup saya sampaikan juga ke mereka tapi karena terbuka sudah langsung saja karena di luar wewenang gubernur itu," tutur Anies.

PKS dan Gerindra hingga saat ini belum sepakat menentukan dua nama yang akan diajukan menjadi wagub DKI. Dua nama yang santer beredar yaitu kader PKS Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Namun, Gerindra mengaku tidak bisa langsung menerima usulan tersebut.