JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengucapkan selamat tahun baru 2019 kepada seluruh warga masyarakat.

"Atas nama Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS saya ucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga lahir fajar harapan baru untuk Indonesia yang makin adil dan sejahtera," kata Jazuli di Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Fraksi PKS mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum pergantian tahun untuk melakukan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan diri dan bangsa ini ke depan.

"Pada level pribadi tentu setiap kita ingin ada peningkatan kualitas diri baik lahiriah maupun spiritual. Pada level negara kita dapat mengevaluasi atau mengkritisi kinerja pemerintahan dan berharap agar ada perbaikan dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," jelasnya.

Fraksi PKS DPR mencatat kondisi perekonomian sepanjang 2018 hingga akhir rahun, bahkan selama empat tahun ini stagnan di angka 5,0 persen.

Itupun masih ditopang sektor konsumsi rumah tangga yang dominan. Selain itu, sumbangan terbesar masih di sektor non-treadable yang sedikit menyerap tenaga kerja seperti informasi, transportasi dan konstruksi.

Sementara itu sektor treadable good seperti pertanian dan insdustri yang banyak menyerap tenaga kerja hanya tumbuh 3,14 persen dan 4,50 persen.

"APBN kita belum cukup sehat. Keseimbangan primer masih negatif. Beban hutang kita besar dan memberatkan keuangan negara. Pun untuk membayar bunga hutang kita harus gunakan hutang. Istilahnya gali lubang tutup lubang," jelasnya.

"Beratnya perekonomian ini berkelindan dengan tingginya angka pengangguran. Dus, angka kemiskinan juga tidak bergeser jauh. Janji Presiden membuka 10 juta lapangan kerja baru nyatanya jauh dari tercapai," tambahnya.

Kondisi pertanian semakin miris, terang dia, selama empat tahun terjadi penyusutan lahan dari 7,7 juta hektar menjadi hanya 7,1 juta hektar yang beralih fungsi.

"Tiap tahun berkurang rerata 150 ribu-200 ribu hektar. Jika tidak diantisipasi maka 38 tahun lagi lahan pertanian kita akan habis. Akibat penyusutan lahan ini, tiap tahun produksi beras berkurang 3 juta ton," tuturnya.

"Dengan realitas tersebut, kecenderungan impor beras akan semakin tinggi. Kecenderungan impor juga merambah komoditas pertanian lain seperti gula, garam, bawang merah, juga gandum," ujarnya.

Alhasil minat kaum muda bertani makin menyusut, lantaran mereka lebih suka migrasi ke kota menjadi buruh.

"Faktanya pendapatan bulanan keluarga petani telah menyusut hanya sekitar Rp. 1,2 juta per bulan. Ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk mensejahterakan petani Indonesia," ucapnya.

Jaminan negara atas kesehatan rakyatnya juga mengidap persoalan serius, butuh penanganan segera dan sistemik. Tunggakan pembayaran iuran BPJS kepada rumah sakit membawa dampak ikutan yang menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan masyarakat.

"Padahal tiap tahun subsidi APBN terus meningkat karena BPJS selalu defisit. Ini menunjukkan kualitas manajemen yang buruk dan mengancam jaminan kesehatan warga negara yang kepesertaan JKN-BPJS sudah mencapai 200 juta jiwa (76,7 persen), dimana separuh lebih adalah penerima bantuan iuran APBN alias kelompok tidak mampu," paparnya.

Fraksi PKS juga mencatat banyaknya bencana alam yang terjadi sepanjang 2018 yang menuntut kinerja penanggulangan bencana pemerintah yang semakin kuat dan terkoordinir dengan baik dari pusat hingga daerah melibatkan seluruh potensi relawan kebencanaan.

Hal yang harus diperhatikan adalah kecukupan anggaran untuk proses tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi.

"Kita tentu tidak berharap datangnya bencana. Tapi ketika bencana datang maka prioritas utama adalah penyelamatan korban termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan yang harus ditunaikan segera, jangan dibuat terkatung-katung. Di sana negara harus hadir menjamin kelangsungan hidup rakyat," jelasnya.

Tak lupa, Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini berpesan agar seluruh warga bangsa semakin konstruktif di tahun 2019 mendatang. Apalagi akan melaksanakan Pemilu Serentak pada April 2019.

"Semoga rakyat semakin objektif dalam memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu mewujudkan harapan dan membuat kondisi bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Kita juga berharap penyelenggara pemilu, aparat dan birokrasi netral demi menjaga kokohnya demokrasi yang berkualitas," imbuhnya. (ahm)