JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu mengkritisi pemererintahan Joko Widodo lantaran melihat kondisi BUMN yang saat ini semakin menghawatirkan.

Khususnya, pada masalah utang beberapa perseroan pelat merah yang terus meningkat.Saat ini, kata Said, utang BUMN telah mencapai Rp5.400 triliun alias meningkat Rp2.100 triliun, sementara penerimaan hanya naik Rp100 triliun.

Parahnya lagi, menurut Said, peningkatan jumlah utang BUMN terjadi pada beberapa perseroan besar yang menyangkut kehidupan rakyat. Misalnya, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara alias PLN, dan BUMN Garuda.

"Nah, yang paling waswas, yang mengalami guncangan paling berat adalah Pertamina, PLN, Garuda, tetapi hampir semua BUMN mengalami guncangan yang sangat besar," kata Said saat dihubungi TeropongSenayan, Sabtu (26/1/2019).

Dirinya pun mempertayakan laporan kinerja BUMN yang sampai saat ini belum dipublis. Padahal, kata dia, BUMN seharusnya sudah memberikan laporkan kinerjanya pada Desember atau Januari.

"Saya melihat biasanya laporan BUMN disampaikan di akhir Desember atau awal Januari (laporan audit), tapi sekarang belum ada laporan, saya takut ada yang disembuyikan," tegasnya.

Said bahkan menyatakan saking kronisnya penyakit BUMN, siapapun presiden yang terpilih pada Pemilu 2019 diyakininya tidak akan mampu menyehatkan BUMN.

"Saya katakan kinerja BUMN ini saat ini sangat rawan. Siapapun presiden terpilih akan sulit menyehatkan BUMN karena hutangnya terlalu besar dan revenue tidak bisa yang diharapkan," pungkasnya. (ahm)