JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanpagi tadi meninjau sejumlah titik kemacetan di Ibu Kota. Selain kemacetan, JK juga mengaku melihat sejumlah daerah kumuh diantaranya di belakang Jalan MH Thmarin dan Tanjung Priok.

Anies mengatakan, apa yang disampaikan JK itu bukan kritik melainkan fakta. Dia mengatakan, ketika perencanaan dilakukan dengan benar pergerakan ekonomi akan terjadi.

"Nggak, itu bukan kritik tapi itu fakta. Itu Pak JK mengatakan itu contoh. Ketika tata ruang dirancang dengan benar makaprivate sectorjuga akan bergerak membangun di situ dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan tata ruang yang benar, ya tidak akan ada pergerakan perekonomian," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Anies lalu menyinggung soal aturan tata ruang di DKI. Di mana, pembangunan apartemen harus dilakukan di atas tanah seluas 4 ribu meter.

"Kalau teman-teman lihat apartemen, apartemennyaupscale. Karena aturannya harus tanahnya 4 ribu meter. Kalau 4 ribu meter di Jakarta yang bisa bangun 4 ribu meter yang mana? Yang besar, efeknya di bangun di tempat-tempat yang strategis pula," sebut Anies.

Namun, menurut Anies, perencanaan tata ruang di DKI belum dilakukan dengan benar. Hal tersebut berimbas terhadap timbulnya ketimpangan.

"Jadi, faktanya bahwa kita selama ini tidak merencanakan tata ruang dengan serius dengan target yang jelas. Efeknya ada ketimpangan," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, JK menyebut Jalan MH Thamrin tidak berbeda dengan Singapura. Namun, kata JK, ketika melihat kondisi di belakang jalan tersebut atau ke Tanjung Priok kumuh.

"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura, begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

JK awalnya hanya memantau titik kemacetan di Jakarta. Namun JK mengaku heran dengan kumuhnya Jakarta.

"Kita (naik helikopter) ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet. Kita bukannya hanya soal kemacetan, kenapa kumuh Jakarta ini? bagaimana cara dia tidak kumuh? Taruhannya harus ke atas semuanya (pembangunan)," ujarnya.

JK lalu menugaskan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) untuk menata kawasan DKI Jakarta. Penataan juga harus menyesuaikan dengan sinkronisasi antarmoda transportasi di DKI, seperti KRL, MRT, LRT, hingga busway.

"Seminggu lapor saya (buat RT/RW), sebulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," imbuhnya.

Menurut JK, rencana tata ruang wilayah dalam jangka panjang harus membuat masyarakat kurang mampu tinggal di dalam kota. Sementara masyarakat mampu tinggal di luar kota Jakarta.

"Prinsipnya yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya (dalam kota) bukan soal di tengah kota, dekat tempat kerjanya. Kalau yang mampu, punya mobil, punya apa, biar tinggal agak jauh dari tempat kerjanya tidak apa-apa," tuturnya.

"Tapi kalau yang (kurang) mampu ini gajinya cuma Rp 3 juta, tapi habis transportasi Rp 500 ribu per bulan atau Rp 600 ribu per bulan, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," imbuhnya. (Alf)