Zoom
Oleh Fitriani pada hari Minggu, 10 Feb 2019 - 14:59:01 WIB
Bagikan Berita ini :

'Cacat' Demokrasi di Balik Pertunangan Ahok-PDIP

tscom_news_photo_1549785541.jpg
Basuki Tjahaja Purnama/BTP (Ahok) (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kembalinya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diharapkan mampu memberikan warna baru bagi seluruh kader moncong putih. Sayangnya, realitas tersebut justru menegaskan masih adanya praktik politik tanpa ideologi, yang menjurus kepada cacat demokrasi.

Dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, menyatakan, masuknya Ahok ke PDIP adalah hal biasa-biasa saja. Lantaran habibat Gubernur DKI Jakarta periode 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017 itu sejak awal memang sudah di partai, sehingga tidak ada sesuatu yang sangat spesial.

"Habitat Ahok dari dulu memang masuk partai. Dia empat kali pindah partai, di Belitung dia punya partai, terus Golkar, Gerindra, PDIP, jadi dia bukan manusia yang tidak berpartai," papar Adi.

Bahkan menurut Adi, rekam jejak Ahok yang kerap kali pindah dari partai satu ke partai lain menandakan adanya 'cacat' demokrasi politik di Indonesia.

"Dia memulai karir politiknya dari partai, dan dia biasa pindah partai, dan ini cacat demokrasi politik kita, nggak ada yang ideologis banget gitu. Hari ini satu partai, besok pindah partai," ujarnya.

Pertanyaannya, bakal muluskah karir politik Ahok di PDIP ? Untuk ukuran waktu saat ini, pertanyaan itu agak sulit dijawab. Apalagi, petinggi partai secara implisit menyatakan tidak memberi keistimewaan kepada Ahok.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegakan, Ahok hanya anggota biasa.Ahok juga tak dilibatkan dalam proses kampanye pemilu 2019 karena akan berlibur panjang.

"BTP masuk PDIP sebagai anggota biasa. Ya sama seperti Almarhum KH Yusuf Supendi yang kini digantikan oleh putrinya Azmah Shobirooh. Lalu seperti masuknya Pak Kapitra Ampera. Ada juga 17 purnawirawan TNI masuk PDIP. Ya jadi anggota biasa," kata Hasto.

Apakah keputusan tidak mengistimewakan Ahok mengisyaratkan ketidakyakinan PDIP terhadap efek elektabilitas pascakehadiran Ahok? Dalam pandangan Adi Prayitno, Ahok Efect memiliki ceruk elektabilitas tersendiri. Walaupun, kata dia, celuk tersebut masih harus mempertimbangkan pandangan politik para pendukung Ahok.

"Ahok ini kan punya magnet tersendiri, punya ceruk pemilih tersendiri, ya meski pemilihnya belum terkonsolidasi begitu. Karena kemarin banyak yang ngancam golput dan segala macam, tapi ini kabar baik bagi pendukung ahok yang emang berharap ahok itu kembali ke politik," ujarnya.

Sekali lagi, dampak kehadiran Ahok masih menjadi tanda tanya bagi PDIP. Bahkan, partai pemenang Pemilu 2014 ini hanya mencoba percaya dan berharap Ahok mampu mempertebal warna PDIP pada konstelasi politik nasional.

"Kita berharap ahok bisa mewarnai PDIP, mewarnai dalam arti memperbaiki kinerja partai itu pertama. Kedua, memperbaiki kualitas kekaderan. Ketiga, harapannya bisa membawa angin segar seperti itu," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Mungkinkah harapan itu terwujud? Masih tanda tanya besar.(plt)

tag: #pdip  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Langkah Tegas Benny Rhamdani Cegah Pengirimanan Migran Ilegal

Oleh Rihad
pada hari Rabu, 16 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berusaha mencegah pengiriman  imigran ilegal ke luar negeri.  Faktanya, BP2MI berhasil menggagalkan ...
Zoom

BPIP: Masyarakat Sering Terjebak Anggapan Negara Agama dan Negara Sekuler

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Dikotomi antara negara agama dan negara sekuler merupakan perdebatan panjang dalam sejarah politik kenegaraan. Beberapa negara dunia memilih salah satu dari keduanya ...