JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Gerindra dinilai tidak punya alasan lagi untuk menunda penetapan dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pasalnya, berbagai mekanisme yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto itu telah dipenuhi. Mulai dari uji kelayakan atau fit and proper test, pengenalan ke fraksi-fraksi di DPRD DKI hingga Forum Group Discussion (FGD) telah dilakukan.
Demikian disampaikan Direktur Ekesekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).
Bahkan, menurut Adi, bola panas penentuan dua nama Cawagub DKI yang diusung PKS kini berada di tangan Partai Gerindra.
“Semua proses negosiasi telah dipenuhi PKS dalam tahapan penentuan dua nama Cawagub DKI. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi Partai Gerindra untuk menunda menandatangani dua kandidat yang akan diajukan ke Gubernur Anies,” jelas Adi.
Lebih lanjut, Adi mengaku khawatir, penundaan yang dilakukan Partai Gerindra malah akan berimbas pada mesin politik di koalisi nasional.
Menurutnya, bukan tidak mungkin koalisi PKS dengan Partai Gerindra dalam memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno akan terhambat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang.
“Bisa saja PKS menghentikan mesin politiknya karena berlarutnya penentuan Cawagub. Jelas ini sangat merugikan Prabowo dan Sandiaga di Pilpres. Mengingat Jakarta merupakan salah satu lumbung suara bagi pasangan nomor urut 02 tersebut,” terang dia.
Adi menambahkan, dalam hal ini sudah seharusnya PKS mengambil sikap. Mengingat, PKS bukanlah partai sembarangan yang memang mempunyai basis massa yang cukup besar. Salah satunya di Ibukota Jakarta.
“Penentuan Cawagub ini bagian dari komitmen politik antara PKS dan Gerindra. Jadi jangan sampai polemik perebutan kursi DKI 2 menjadi bola salju yang merambah pada koalisi nasional hingga ke tingkat-tingkat daerah,” imbuhnya.
Karena itu, Adi pun menilai perlu adanya pertemuan pimpinan di tingkat pusat kedua partai tersebur untuk menyelesaikan polemik ini.
“Jangan sampai berlarut-larut malah akan merugikan Prabowo-Sandiaga dalam kancah Pilpres April mendatang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, rencana penyerahan dua nama Cawagub ke Gubernur Anies yang sedianya dilakukan Senin (11/2/2019) kembali tertunda.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku sedang berada di luar kota. Oleh karena itu, dia belum bisa menandatangani surat berisi dua nama Cawagub DKI yang direkomendasikan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
"Kitanya lagi di luar kota," ujar Taufik kemarin.
Taufik menyampaikan, penandatanganan surat berisi dua nama cawagub itu baru akan dilakukan pekan depan. Dia belum bisa memastikan hari penandatanganan surat itu. “Enggak (tanda tangan hari ini), belum, minggu depan," kata dia.
Padahal, surat itu harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pimpinan Gerindra dan PKS DKI Jakarta sebelum diserahkan ke Anies untuk kemudian diteruskan ke DPRD DKI Jakarta.
DPW PKS DKI Jakarta sebelumnya meminta Gerindra DKI segera meneken surat berisi dua nama cawagub DKI sesuai hasil fit and proper test.
Sebab, kedua partai sudah sepakat bahwa surat itu akan diserahkan kepada Anies pada Senin kemarin.
"Kami hari ini siap untuk menandatangani surat berisi dua nama yang direkomendasikan untuk menjadi cawagub mendampingi Pak Anies, tapi sampai sekarang, pimpinan Gerindra belum mengonfirmasi kesiapannya," kata Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif.
Adapun tim panelis sudah dan rekomendasi dua nama cawagub kepada Gerindra dan PKS pada Jumat malam.
Dua nama itu berasal dari tiga kandidat yang mengikuti fit and proper test, yakni kader PKS Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.
Sementara tim panelis yang menguji mereka yakni Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun. (Alf)
