Jakarta

Pemprov DKI-Kemenkeu Tandatangani Perjanjian Hibah untuk MRT Fase II Koridor Utara-Selatan

Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 14 Feb 2019 - 12:46:55 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1550123215.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase II Koridor Utara-Selatan di Balairung, Balaikota Jakarta, Rabu (13/2/2109). 

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ubaidi Socheh Hamidi. 

Penandatanganan ini merupakan komitmen pendanaan agar pembangunan dan pengoperasionalan MRT Jakarta dapat berjalan maksimal serta aman secara finansial.

Dalam sambutannya, Anies menyampaikan, penandatanganan hibah ini memiliki peran penting sebagai dasar pengembangan konstruksi proyek MRT Fase II untuk Koridor Utara-Selatan. 

“Alhamdulillah, rencana dan persiapan panjang hari ini tuntas (dengan adanya perjanjian hibah daerah). InsyaAllah akan menjadi pondasi penting dalam memastikan proyek bersejarah ini. Karena itu, dana hibah dari Pemerintah Pusat akan sangat memperlancar proses pembangunan dan pengembangan proyek MRT ini,” terang Anies.  

Anies juga menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti penyediaan fasilitas penunjang hingga laporan keuangan. 

“Kami all out, dari mulai menyediakan fasilitas penunjang untuk pembangunan MRT sampai kewajiban menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kami juga melakukan update ke Kemenkeu serta Kemenhub, sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan ke publik,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Astera Primanto Bhakti mengatakan, pemberian hibah ini sangat penting, terlebih Pemerintah Pusat memandang MRT juga salah satu proyek strategis nasional. 

“Kami di Pemerintah Pusat mendukung secara menyeluruh, karena ini proyek strategis nasional, yang akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat Indonesia,” ucap Astera.

Dalam perjanjian tersebut mencakup dana hibah sebesar 70.021.000.000 Japan Yen (JPY) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
·   Pekerjaan sipil dan peralatan senilai JPY 59.108.000.000
·   Jasa konsultasi senilai JPY 6.311.000.000
·   Dana tak terduga senilai JPY 4.602.000.000.

Seperti diketahui, dalam pendanaan proyek MRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menanggung beban pinjaman sebesar 51 persen, sementara Pemerintah Pusat menanggung 49 persen yang diterus-hibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Komposisi bagi Pemerintah Pusat memang lebih kecildengan pertimbangan beban pinjaman digunakan untuk pembangunan aset yang tidak menghasilkan, seperti terowongan jalur bawah tanah MRT. Sedangkan, Pemprov DKI Jakarta mengelola aset yang menghasilkan, seperti stasiun MRT. (Alf)

tag: #proyek-mrt  #pemprov-dki  #kementerian-keuangan  

Bagikan Berita ini :