JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi PAN DKI Jakarta, Dany Kusuma turut mengomentari kabar tak sedap soal dugaan adanya transaksi jual beliatau "mahar"di seputar pergantian camat dan lurah di lingkungan Pemprov DKI.Menurut Dany, isu tersebuttak berdasar alias hoax.
Dany pun mensinyalir,isu itusebagaihoax murahan yang sengaja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Kalau ada yang nuduh pergantian camat dan lurah sarat dengan transaksional ya tinggal dibuka saja, tunjukkanbuktinya. Jangan hanya koar-koar dan ribut di media menuduh ada mahardi rotasi camat dan lurah," kata Dany kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/3/2019).
Dany jugamenyesalkan, sebagian wakil rakyat Jakarta di DPRD DKI bukannya mengklarifikasi, tetapi malahikut-ikutan menyebarluaskan isu tersebut.
Dia memintapolitikus Kebon Sirih tidak ikut memancingdi air keruh dengan turut serta menyebarkan berita hoax.Salah satu yang paling vokal adalah partai oposisi PKB yang dimotori Ketua Fraksi PKB DPRD DKI,Hasbiayallah Ilyas.
Menurut Dany, pergantian lurah dan camat di Ibu Kota,Senin (25/2/2019) lalu, sudah sesuai aturan. Dia mengatakan, selama setahun lebih duduk di kursi DKI-1, Anies juga baru kali ini merombak besar-besaran camat dan lurah.
Dari 1.125 pejabat DKI yang dirombak, mereka terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.
Anies, kata Dany, tegas menyampaikan, bahwa perombakan 1.125 pejabat itu sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.
Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap sebagaimana mestinya.
"Pergantian camat dan lurah sudah melewati mekanisme yang benar dan itu dipimpin langsung oleh Gubernur.Kita sepakat, mari bersama-sama perangi berita hoax, bagi siapa saja yang mau mengkritik Anies harus bisa menahan diri kalau belum punya bukti, jangan buru-buru menyebarkan berita bohong ke masyarakat," ucap Dany.
Caleg Dapil 10 Jakarta Barat itujugaberharap,di tahun politik 2019 inisemua pihak sebaiknya bisa menahan diri dengan tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu, apalagi dengan cara menyebarkan isu-isu murahanyang rentanmengundang polemik.
"Mari kita bersama ciptakan suasana yang kondusif, khususunya di Jakarta sebagai pusat penyelebggaraan Pemilu dan Pilpres 2019," Dany mengingatkan.
Namun demikian, Dany juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa mengantongi bukti tentang yang disebutnya sebagai "mahar", agar melaporkan ke aparat berwajib.
"Jadi, kalau memang ada yang merasa punya bukti praktik jual beli jabatan di Pemda DKI dibawa ke jalur hukum. Sekali lagi, jangan hanya koar-koar di media. Tapi, kalau gak ada bukti itu sama saja andamenyebarkan hoax," ungkap Dany.
"Apalagi, kalau ada wakil rakyat yang ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, malu lah sama lembaga DPRD-nya," Dany mengingatkan.
Diketahui, sebelumnya Ketua Fraksi PKB DPRD DKIJakarta, Hasbiallah Ilyas mengaku mendukung rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang baru dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jika tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.
Namun, di sisi lain, Hasbi juga menyoroti desas-desus pemilihan lurah yang dikabarkan memerlukan tarif.
"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desus bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti Pak Anies perhatikan. Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Hasbi kemarin.
Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Namun menurutnya, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.
"Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu," ujar dia. (Alf)
