Jakarta

Pengaktifan Kepala UP PKB Ujung Mentang Tak Langgar Aturan

Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 12 Mar 2019 - 18:32:01 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552390321.jpg

Sigit Widjatmoko (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengembalian tugas jabatan Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Ujung Menteng oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko dinilai tak melanggar aturan. Pasalnya, Kepala UP PKB bukan diberhetikan tetapi hanya dibebaskan sementara dari tugasnya.

Demikian ditegaskan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, di Jakarta, Selasa (12/2019).

Seperti diketahui, Kepala UP PKB Ujung Menteng sempat dibebasan tugaskan sementara, disebabkan terjadi kasus penagkapan calo (pungli) pengurusan KIR pada UP PKB Ujung Menteng yang diduga dilakukan oleh oknum petugas.

Atas kejadian tersebut Dishub DKI Jakarta membebas tugaskan sementara Kepala UP PKB Ujung Menteng Dedy Dwi Widodo.

"Dari hasil pemeriksaan yang melakukan pungli menerima Rp. 100 ribu, itu petugas N dan S dan petugas K menerima Rp. 30 ribu. Mereka diberi sanksi hukum tingkat berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun," ungkap Sugiyanto.

Sedangkan Kepala UP PKB Ujung Menteng Dedy Dwi Widodo tidak terbukti menerima pungli tetapi dianggap lalai mengawasi bawahannya dan dikenakan sanksi hukuman tiga bulan tidak menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa SGY ini menambahkan bahwa pembebasan tugas yang dilakukan  Dishub DKI Jakarta kepada Dedi Dwi Widodo  itu bertujuan untuk kelancaran pemeriksaan. Dengan demikian maka setelah menjalani proses pemeriksaan dan tidak terbukti melakukan pungli, Dedy dapat diaktifkan kembali sebagai kepala UP PKB Ujung Menteng.

"Kepala UP PKB Ujung Menteng Dedy Dwi Widodo telah menjalani sanksi hukum tiga bulan tidak menerima TKD sejak bulan Juli 2018. Ketentuan itu berdasarkan sanksi hukuman ringan penyataan tidak puas secara tertulis sesuai ketentuan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pergub 140/2011 tentang Mekanisme Penyelesaiaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujar SGY.

Lebih lanjut, SGY menegaskan bahwa konsekuensi logis dari hasil pemeriksaan yang tidak dapat membuktikan Kepala UP PKB  melakukan pungli, maka Dishub DKI dapat melakukan pengembalian tugas jabatan kepada Dedy sebagai Kepala UP PKB Ujung Menteng. Apalagi yang bersangkutan telah menjalani sanksi hukuman tiga bulan tidak menerima TKD.

Dengan demikian, bukanlah sebuah masalah jika Plt Kepala Dishub, Sigit Wijatmoko mengembalikan tugas jabatan Dedy sebagai Kepala UP PKB Ujung Menteng, karena bukan diberhentikan tetapi hanya dibebaskan sementara.

Terlebih yang bersangkutan telah menjalai sanksi hukum tiga bulan tidak menerima TKD.  Disamping itu, juga untuk kepenting adanya kepastian aturan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada UP PKB Ujung Menteng.

Dirinya pun meminta agar semua pihak khususnya petugas Dishub DKI Jakarta mendukung langkah penunjukan Dedy, dan bukan malah melakukan persaingan tidak sehat dengan saling menyerang kepada internal di Dishub DKI Jakarta.

"Dishub harus melakukan konsolidasi internal untuk mendukung program gubernur Anies Rasyid Baswedan. Khusunya  dalam hal tranportasi dan pelayanan kepada masyarakat untuk tujuan maju kotanya bahagia warganya," pungkas SGY. (Alf)

tag: #pemprov-dki  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement