Opini
Oleh Asyari Usman  (wartawan senior) pada hari Selasa, 23 Apr 2019 - 11:17:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Pak Prabowo, Hati-hati dengan Luhut Panjaitan

tscom_news_photo_1555993072.jpeg
(Sumber foto : Ist)

Luhut Panjaitan, pemegang kekuasaan paling besar di pemerintahan Jokowi, sangat ingin bertemu dengan ‘presiden pilihan rakyat’ –Prabowo Subianto (PS). Dengan menggunakan kacamata sangka baik (husnuz-zon), tentu ajakan Luhut itu bukan problem.

Sekali lagi, keinginan untuk bertemu atau ajakan untuk bertemu bukan masalah. Yang menjadi masalah ialah kalau Pak Prabowo memenuhi ajakan itu. Andaikata Pak PS melayani ajakan Pak Menko, kita semua ingin berpesan agar Pak Prabowo berhati-hati dengan Luhut.

Tanpa masukan dari siapa pun, pastilah Pak Prabowo tahu persis siapa Luhut Panjaitan. Mereka sudah kenal sejak lama. Sama-sama berdinas di Kopassus. Pernah juga berbisnis bareng, dlsb.

Tetapi, tak berarti keduanya sama dalam kepribadian. Tak berarti memiliki reputasi yang sama juga. Dan yang paling jelas, Pak Prabowo punya integritas. Tidak pernah terdengar menilap uang negara. Tak pernah pula mem-backing orang-orang berduit yang ingi mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas.

Luhut, kata para pengamat, adalah orang yang pragmatis. Dalam bahasa lain, Luhut itu lebih suka berpikir keras tentang bagaimana cara agar tujuan tercapai. Dia tidak perduli dengan cara apa tujuan itu dicapai. Yang penting, tujuan tercapai. Apa saja cara, tidak masalah bagi Luhut.

Itu pula sebabnya Pak Jokowi senang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Luhut. Jokowi yakin Luhut akan ‘get things done’. Bisa mewujudkan kehendak Jokowi (boleh jadi juga kehendak Luhut sendiri). Jokowi juga tidak menghiraukan cara untuk mencapai tujuan. Termasuklah tujuan supaya dinyatakan menang di pilpres 2019 ini.

Bagi Anda, mencurangi hasil pemilu, baik itu pileg atau pilpres, akan Anda lihat sebagai pertanda ketiadaan moral dan integritas. Tapi, bagi orang-orang yang hanya memikirkan tujuan, tindakan curang bukan masalah.

Sekarang, setelah nyata begitu banyak kecurangan yang terjadi dalam proses penghitungan suara pilpres 2019 (lebih 1,200 kali menurut catatan BPN Prabowo-Sandi), Luhut tidak merasakan semua itu sebagai kecurangan. Dia diam saja terhadap ratusan kejadian di lapangan dan di KPU yang berindikasi pencurangan suara Prabowo. Nah, sikap Luhut sangat kontras dengan prinsip moralitas Pak Prabowo.

Ada perbedaan ‘moral ingredients’ (ramuan moral) antara Pak Prabowo dan Luhut. Jadi, berdasarkan perbedaan moralitas yang tajam ini, tentulah tidak ada gunanya Pak Prabowo bertemu dengan Luhut meskipun Pak Menko memuja-muji ‘adiknya’ itu setinggi langit.

Sekarang ini, bukan saatnya untuk jumpa makan bersama seperti yang diinginkan oleh Luhut. Seluruh rakyat sedang sibuk mengawal suara Pak Prabowo.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Mimpi Indonesia Emas di Bawah Atap Sekolah Reot & Bocor

Oleh Didi Irawadi Syamsuddin, S.H.,LL. M
pada hari Selasa, 11 Agu 2026
Indonesia sedang menaruh harapan besar pada tahun 2045. Kita menyebutnya Indonesia Emas: sebuah negeri maju, ditopang generasi unggul, ekonomi yang kuat, teknologi modern, dan sumber daya manusia ...
Opini

Jajak Pendapat Marquette Tunjukkan Skeptisisme Publik AS Terhadap Konflik Iran dan Dukungan ke Israel

Sebuah jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Fakultas Hukum Marquette mengindikasikan adanya skeptisisme signifikan di kalangan publik Amerika Serikat terkait konflik dengan Iran dan kebijakan ...