JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era PresidenGus Dur, Rizal Ramli (RR) ikut mengomentari wacana pemindahan Ibu Kota RI yang baru-baru ini dihembuskan Presiden Jokowi.
Menurut Rizal, isu pemindahan Ibu Kotaterkesan sengaja digulirkan, ditengah meningginya suhu politik di Tanah Air pasca Pilpres 2019.
Dia menegaskan, bahwa saat ini rakyat Indonesia tidak butuh Ibu Kotabaru."Mereka berharapekonomi dan tingkat kesejahteraannyaada perubahan melalui presiden baru. Jadi, rakyat Indonesia tidak butuh Ibu Kota baru, tapi presiden baru tahun 2019," kata Rizal di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Lebih jauh, Rizal juga menekankan, rakyat juga berharapproses penghitungan suara Pemilu 2019 berjalan jujur dan adil untuk melahirkan Presiden dan Wakil Presiden yang amanah.
"Jangan sampai pemilu yang mahal harganya sampai Rp25 triliun ini, malah disusupi kecurangan," ujarRizal.
Diketahui, sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf Amin, Erick Thohir, membantah wacana pemindahan Ibu Kota RI sebagaiupaya pengalihan isu. Menurut Erick, rencana pemindahan Ibu Kota telah bergulir sejak lama.
Hal ini disampaikan Erick menanggapi komentar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang sebelumnya menyebut keputusan Jokowimemindahkan Ibu Kota RI merupakan isu lama yang didaur ulang untuk sebuah pengalihan isu dari kekacauan dan kecurangan Pilpres.
"Kalau dibilang pengalihan isu nggaklah. Masalah Ibu Kota ini kan sudah dibicarakan jauh-jauh hari," kata Erick di Epiwalk epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2019).
Lagipula, kata Erick, pemindahan Ibu Kota RI ke luar Pulau Jawa tidak akan dilakukan tiba-tiba. Menurutnya, prosesnya bisa memakan waktu hingga 20 tahun.
"Kalau dilihat juga ide pengalihan ibu kota ini juga kan bukan sekarang, tapi akan mulai diputuskan sekarang. Pembangunannya perlu 15-20 tahun ke depan," sambung dia.
Karena itu, Erick mengatakan keputusan pemindahan ibu kota ini menjadi tugas presiden-presiden di masa mendatang. Ia mengingatkan soal pentingnya pembangunan berkelanjutan.
"Tentu presiden ke depan yang menjadi satu kesatuan pembangunan. Ini yang bagus, walaupun nanti presiden-presidennya ganti, tapi blueprint dari sebuah bangsa nggak boleh berubah," ujar Erick. (Alf)
