Bisnis
Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 09 Sep 2019 - 17:03:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Data Center di Luar Negeri, Sukamta: Sangat Berbahaya

tscom_news_photo_1568023402.jpg
Sukamta (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi I DPR RI dari F-PKS, Sukamtaangkat suara terkait rencana pemerintah merevisi PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang tidak mewajibkan data center swasta ditempatkan di dalam negeri.

Menurutnya,sangat berbahya jika negara memberi kesempatan data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu data. Maklum saat ini data digital menjadi sangat vital dan strategis. Jika dulu objek vital strategis itu berbentuk fisik, tapi sekarang ruang siber juga strategis, makanya data sangat sangatlah penting lantaran telah menjadi hajat hidup orang.

"Rencana revisi PP ini tidak sinkron dengan Pidato Presiden Jokowi yang menekankan kedaulatan data. Revisi PP ini ke depannya berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital kita. Karenanya, Saya mendesak Pemerintah membatalkan Revisi PP No 82 tahun 2012 tentang PSTE ini." kata dia di Jakarta. Senin (9/9/2019)

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menjelaskan perbankan, komunikasi, kependudukan, dan lain sebagainya sekarang menggunakan data. Hampir setiap urusan hidup sekarang meminta data pribadi.

Dengan data-data yang ada, lanjut dia, dapat dianalisa perilaku masyarakat dan apa yang terjadi di sebuah wilayah negara. Meskipun itu data transaksi swasta, tetap itu bisa menjadi strategis dalam menganalisis dan memetakan perilaku masyarakat dan negara.

"Potensi ke arah sana pasti ada. Makanya kita cegah dari sekarang, jangan sampai ada celah yang bisa jadi liar dimanfaatkan. Jangan sampai data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu data sektor swasta." lanjut Sukamta

Selain itu, Sukamta juga berharap kewajiban penempatan data center di dalam negeri untuk semua jenis data, baik non strategis, strategis, dan swasta, bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional kita, yaitu menambah pemasukan pajak dan peluang tenaga kerja bagi masyarakat kita.

"Jadi jangan dipertentangkan antara paradigma kedaulatan dengan ekonomi. Logikanya kan ekonomi tidak akan maju jika kedaulatan negara lemah," tutup Sukamta. (ahm)

tag: #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Pulihkan Ekonomi UMKM, MPR Minta Turunkan Bunga Bank Jadi 1 Persen

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Selasa, 07 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta pemerintah segera meringankan beban pelaku usaha UMKM dengan menurunkan bunga bank hingga satu persen. Stimulus tersebut bertujuan ...
Bisnis

Tanggapi Keluhan Denny Siregar, Telkomsel Pastikan Perlindungan Data Pelanggan Jadi Prioritas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Telkomsel tetap memprioritaskan perlindungan data pelanggan sebagai prioritas paling utama anak usaha dari Telkom Indonesia tersebut. "Bagi Telkomsel, perlindungan ...