Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 09 Okt 2019 - 23:47:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Kebijakan Wajib Bahasa Indonesia Jokowi Dianggap Tidak Rasional

tscom_news_photo_1570639624.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan kebijakan baru, dimana para pejabat negara mulai dari presiden, wakil presiden, hingga kalangan menteri diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi di dalam maupun di luar negeri.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Legitimasi aturan tersebut diteken Jokowi pada 30 September 2019 beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menyebut kebijakan tersebut tidak rasional.

Menurutnya,Jokowi seolah kehabisan ide menerbitkan kebijakan yang sedang diperlukan dan krusial, dari pada sekedarmewajibkan pidato berbahasa Indonesia.

"Untuk pidato resmi di dalam negeri, masuk akal dan cukup baik sebagai simbol kedaulatan bahasa, tetapi ketika wajib juga digunakan di luar negara, ini semacam kebijakan putus asa karena tidak semua pejabat bisa berbahasa Internasional, jangan sampai kebijakan ini muncul hanya sebagai pembenar ketidakcakapan pejabat publik berbahasa internasional," ucap Dedi kepada TeropongSenaya, di Jakarta, pada Rabu (9/10/19).

Dedi kembali menerangkan, relasi Internasional perlu dibangun dan bahasa merupakan salah satu unsur penting perekatnya. Menurutnya, kebijakan ini tidak seharusnya ada.

"Dengan aturan primordial-nasionalis (mengunggulkan bangsa sendiri-red) ini, pejabat publik yang cakap berbahasa internasional akan terganggu, tentu menjadi tidak leluasa, terlebih jika penerjemah tidak memiliki pengetahuan yang setara dengan orator, hematnya Presiden perlu mempertimbangkan kebijakan ini," terangnya.

Analis Komunikasi Politik yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini khawatir, jika kebijakan ini justru bermuatan politis, semisal untuk membatasi pejabat daerah yang sering berinteraksi dengan negara-negara lain dan fasih berbahasa internasional.

"Semoga saja tidak demikian, bagaimanapun menunjukkan jika kita bisa berbahasa internasional itu baik untuk relasi internasional, presiden boleh berbahasa indonesia dalam pidato resmi, tetapi tidak perlu wajib, kecuali di dalam negara sendiri," pungkasnya. (Alf)

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 SOKSI
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Arsul Sani
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Syaifullah Tamliha
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita
Kasus Jiwasraya

Mengaku Tak Pernah di BAP, Pengacara Benny Tjokro Protes Terhadap Saksi yang Dihadirkan JPU

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 15 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro menyampaikan protes terhadap seorang saksi yang mengaku tidak pernah diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan ...
Berita

PKS: Belanja APBN 2021 Harus Efektif Usai Terdampak Resesi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Ecky Awal Mucharam, menilai rancangan RUU APBN Tahun 2021 yang dibacakan oleh Presiden dalam sidang tahunan MPR kemarin (14/8) ...