JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan atas berbagai laporan dan informasi mengenai perlakuan Pemerintah Cina kepada muslim Uighur yang diduga kuat melakukan represi, persekusi, diskriminasi, hingga tindak kekerasan. Terutama satu juta muslim Uighur yang ditahan kamp layaknya kamp konsentrasi di Cina.

Jazuli juga prihatin pengekangan kebebasan beragama terhadap muslim Uighur. Ini didasarkan pada laporan yang cukup kredibel, termasuk laporan dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB dan organisasi HAM internasional termasuk dari tim PP Muhammadiyah yang berkunjung ke Uighur Xinjiang.

"Kami sampaikan keprihatinan mendalam atas nasib sesama saudara muslim di Uighur. Karena itu kita meminta Pemerintah Cina untuk benar-benar merespon keprihatinan yang sudah meluas baik di Indonesia maupun di dunia ini dengan mengubah kebijakannya yang lebih menghormati hak asasi manusia. Stop represi, persekusi dan diskriminasi," ungkap Jazuli saat dihubungi, Jumat (20/12/2019).

Ia menyampaikan bahwa Indonesia sangat hormati kedaulatan negara Cina, akan tetapi pada saat yang sama dunia sewajarnya bereaksi jika ada tragedi kemanusiaan dan pengekangan hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas warga dunia atas prinsip-prinsip universal HAM.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah RI untuk lebih aktif merespon permasalahan ini, sama seperti aktifnya kita membela Palestina dan mencari solusi atas masalah Rohingnya.

"Atas nama kemanusiaan, kita punya mandat konstitusional yang kuat untuk lebih aktif dan turut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Apalagi Indonesia punya hubungan baik dengan RRT, harusnya ini jadi leverage untuk mendesak Pemerintah Cina," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini meminta langkah aktif Pemerintah RI itu diwujudkan baik dalam pendekatan diplomatik bilateral dua negara maupun dengan memanfaatkan bargaining position dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Indonesia juga bisa memainkan perannya di PBB dalam kapasitas sebagai Anggota Dewan HAM dan saluran lainnya.

"Intinya kita ingin Pemerintah lebih kuat meminta Cina menghentikan tindakan represif dan diskriminatif bahkan kekerasan kepada muslim Uighur, baik melalui pendekatan diplomatik, memainkan posisi tawar perdagangan dan inveatasi Cina di Indoneaia, serta tekanan melalui organisasi-organisasi Internasional," ungkapnya.

"Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari warga dunia untuk memastikan keselamatan dan hak asasi saudara-saudara kita muslim Uighur," tambahnya. (Al)