JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) akan turun ke jalan seiring terus anjloknya harga ayam pedaging hidup. Aksi demonstrasi dilakukan karena kondisi tersebut sudah berlangsung selama 17 bulan.
"Kami akan melakukan aksi demo lagi karena kondisi ini sudah terlalu lama. Sudah 17 bulan," ujar Parjuni, Ketua Pinsar Pedaging Jawa Tengah di Solo, saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).
Ia mengatakan, penyebab turunnya harga ayam dipicu adanya over suplay di lapangan. Saat ini harga ayam hidup lepas kandang terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi (HPP).
"Harga ayam hidup lepas kandang sekarang ini Rp13.500-14.500/kg, sedangkan HPP di angka Rp17.500-18.000/kg," katanya.
Meski sempat naik hingga Rp17.000/kg menjelang Natal 2019 atau mendekati HPP namun saat ini kembali turun. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian, namun hasilnya kurang memuaskan.
"Dulu sempat disepakati akan ada pengurangan 7 juta bibit ayam yang ada di lapangan tetapi kenyataannya hanya dikurangi 5 juta ekor. Artinya kan Dirjen Peternakan tidak komitmen," keluhnya.
Dengan anjloknya harga tersebut peternak rakyat terus mengalami kerugian, bahkan hingga ratusan juga rupiah. Ia menceritakan, dalam satu bulan peternakannya mengalami kerugian rata-rata Rp200 juta. Jika dikalikan 17 bulan, tentu sangat besar.
Ia berharap pemerintah benar-benar bisa menjadi pengayom peternak kecil dan tidak terkesan propengusaha besar yang saat ini juga ikut memproduksi bibit ayam.
Parjuni menambahkan, aksi demonstrasi akan dilakukan pada Rabu (22/1) di Kantor Kementerian Pertanian, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT. Cheil Jedang Indonesia. Dalam kegiatan tersebut kemungkinan juga akan dilakukan aksi bagi ayam secara gratis kepada masyarakat.
Sementara Ketua Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko menyampaikan bahwa harga ayam rendah karena kelebihan produksi. Bahkan sejak Desember 2019 sampai Februari nanti akan ada kelebihan produksi ayam capai 20 juta ekor ayam. Sementara kebutuhan Februari tahun ini hanya mencapai 52 sampai 55 juta ekor ayam.
Untuk itu dirinya mendesak pemerintah untuk memangkas populasi final stock (FS) dalam bentuk telur.
"Ini kerannya harus dikecilkan, dipotong suplainya," kata Singgih saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).
Sebenarnya, kata Anggota Komisi VI DPR RI ini pemerintah bisa menahan kelebihan stock ayam ini, jika dari awal Kementan mau mendegarkan saran dari para peternak.
"Mereka mempuyai hitungan berbeda dengan peternak. Mereka tidak percaya kepada kami," tegasnya. (Al)
