JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)- Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, salah satu agendanya membahas mengenai persoalan kasus Jiwasraya, Senin, (20/01/2020)

Anggota DPR RI Aboebakar Alhabsy menyampaikan bahwa kasus Jiwasraya merupakan pekerjaan berat untuk Jampidsus dan Jaksa Agung.

Namun demikian perkara ini tentunya harus dihadapi, apalagi menyangkut nama bangsa dan negara.

"Nasabah Jiwasraya bukan cuma WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah trilyun. Karenanya, ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia," tegas Politikus PKS itu.

Aboe juga mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus ini, dan ada 5 orang yang sudah di tahan.

"Ini sepertinya menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini," ungkapnya.

Dalam penanganan kasus korupsi, kata Habib Aboe, biasanya dilakukan dua pola, yaitu "follow the money" dan "tracking the decicion maker".

"Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus Jiwasraya? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?" tanya dia.

Kemudian tak kalah pentingnya, menurutnya, yakni melakukan "follow the money" hal ini diperlukan untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir.

"Kekantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan ? kemana saja aliran
dana jiwasraya?" kata dia.

Hal lain yang paling penting untuk kejaksaan, ungkap Habib Aboe, bukan sekedar menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa ini.

"Lebih penting lagi, kejaksaan agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset-aset para tersangka ini perlu di sita," tegasnya.

Tentunya, kata pria yang juga sebagai Ketua MKD ini, penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus.

"Siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan assetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan assetnya, atau langsung lakukan penyitaan. Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan," pungkasnya. (Bng)