JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah mengkaji kembali kuota impor bibit ayam. Ia mengatakan, penyebab terjadinya over suplay dikarenakan kuota impor yang berlebihan.
"Selama over suplay terjadi karena ijin import grand parent stock (GPS) yang berlebih," kata Singgih saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).
Politikus Partai Golkar ini menyatakan untuk tahun 2017 saja ijin import GPS 695 ribu, tahun 2018 sebesar 745 ribu , sementara tahun 2019 sebesar 735 ribu. Sedangkan berdasarkan perhitungan terbaru kebutuhan 2020 cuma 630 ribu jadi selama tiga tahun terjadi kelebihan rata-rata 15-20 %.
"Saya mengusulkan ke Kemendag dan Kementan supaya ijin import GPS 2020 sesuai kebutuhan saja 630 ribu. Dan yang terpenting supaya di seleksi betul yang mendapat ijin import jangan sampai ada perusahaan yang mendapat lebih dari 30% kuotanya," tegasnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) akan turun ke jalan seiring terus anjloknya harga ayam pedaging hidup. Aksi demonstrasi dilakukan karena kondisi tersebut sudah berlangsung selama 17 bulan.
"Kami akan melakukan aksi demo lagi karena kondisi ini sudah terlalu lama. Sudah 17 bulan," ujar Parjuni, Ketua Pinsar Pedaging Jawa Tengah di Solo, saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).
Ia mengatakan, penyebab turunnya harga ayam dipicu adanya over suplay di lapangan. Saat ini harga ayam hidup lepas kandang terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi (HPP).
"Harga ayam hidup lepas kandang sekarang ini Rp13.500-14.500/kg, sedangkan HPP di angka Rp17.500-18.000/kg," katanya.
Meski sempat naik hingga Rp17.000/kg menjelang Natal 2019 atau mendekati HPP namun saat ini kembali turun. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian, namun hasilnya kurang memuaskan.
"Dulu sempat disepakati akan ada pengurangan 7 juta bibit ayam yang ada di lapangan tetapi kenyataannya hanya dikurangi 5 juta ekor. Artinya kan Dirjen Peternakan tidak komitmen," keluhnya.
Dengan anjloknya harga tersebut peternak rakyat terus mengalami kerugian, bahkan hingga ratusan juga rupiah. Ia menceritakan, dalam satu bulan peternakannya mengalami kerugian rata-rata Rp200 juta. Jika dikalikan 17 bulan, tentu sangat besar.
Ia berharap pemerintah benar-benar bisa menjadi pengayom peternak kecil dan tidak terkesan propengusaha besar yang saat ini juga ikut memproduksi bibit ayam. (Al)
