JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Beredar isu bahwa para perangkat desa berencana untuk menggeruduk Istana Merdeka Jakarta besok, Rabu (27/05/2015). Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa dengan agenda menuntut revisi PP No 43 Tahun 2014 terkait tanah bengkok.

Rencana unjuk rasa itu sampai juga ke telinga Ketua DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sindawa Tarang. Dia pun menanggapi isu yang beredar tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas aksi demonstrasi yang hanya dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan DPP APDESI.

"Demonstrasi besok ditunggangi oleh oknum tertentu dan dipolitisir. Beberapa pengurus APDESI yang datang besok karena ada oknum yang menyebarkan email dan SMS atas nama saya," kata Sindawa melalui realese yang diterima TeropongSenayan, di Jakarta, Selasa (26/05/2015).

Lebih lanjut Sindawa mengatakan, aksi demo yang akan dilakukan besok bukan perintah DPP APDESI. Dan sejauh ini DPP APDESI tidak akan bertanggung jawab atas beberapa hal yang akan terjadi. "Baru saja saya mendapatkan laporan dari penggurus APDESI Jawa Barat yang membubarkan diri tidak jadi berangkat, dan dari Banten tadinya 30 bis, juga tidak jadi berangkat. Yang berangkat mungkin hanya dari Jatim dan Jateng dan itu pun tidak banyak," terang dia.

Selain itu, kata dia, selama ini APDESI sudah menjalin komunikasi baik dengan pihak kementerian, terkait upaya revisi PP No.43 yang sering menjadi perdebatan khususnya mengenai tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkatnya.

"Aspirasi ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Desa Marwan Jafar, dan sudah diakomodir. Akan tetapi ini kan butuh waktu untuk melakukan revisi, karena
PP ini kan sebenarnya bukan produk dari Kementerian Desa, tapi produk dari Kementerian Dalam Negeri," ungkap dia. (ai)