Oleh Alfin pada hari Kamis, 02 Apr 2020 - 11:45:13 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Segera Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi UU Untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Lapas

tscom_news_photo_1585802713.jpg
Lapas (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

RUU inisiatif pemerintah dan DPR ini yang berstatus carry over akan diprioritaskan Komisi III DPR untuk dibahas agar segera disahkan menjadi UU. Pasalnya, RUU Pemasyarakatan ini sangat dibutuhkan saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"RUU Pemasyarakatan dulu agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi di Lapas. Itu bahaya," ujar anggota komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2020).

Menurut Wihadi, RUU Pemasyarakatan bisa langsung dibahas di Komisi III bersama pemerintah. Sebab, Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU ini yang memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membahasnya.

"Surpresnya sudah ada, maka kita cepat bereskan karena untuk membantu narapidana di Lapas yang over capacity jangan sampai kena wabah corona itu," katanya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menambahkan, hingga saat ini Komisi III dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum membahas kembali RUU Pemasyarakatan. Namun, pihaknya sudah meminta Kemenkumham untuk menjadwalkan pembahasan RUU yang di-carry over tersebut.

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, seluruh fraksi di Komisi III sepakat untuk tidak ada pembahasan ulang subtansi dalam RUU Pemasyarakatan. Sebab RUU itu sudah disetujui dalam pembahasan tingkat I. Masih kata Arsul, bahwa Komisi III dan pemerintah hanya akan menambah penjelasan pasal dalam RUU Pemasyarakatan apabila diperlukan.

"Kesepakatan yang berkembang kita tidak mengubah atau menambah substansi pasal-pasal, paling hanya menambah penjelasan pasal saja, jika disepakati perlu," ujarnya. (Allan)

tag: #menkumham-yasonna-laoly  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Daya Beli Masyarakat Masih Lemah, Legislator Demokrat Ini Sebut Kenaikan PPN Tidak Relevan

Oleh Bachtiar
pada hari Sabtu, 15 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan ...
Berita

Diduga Penumpang Lakukan Swafoto, Perahu Oleng dan Tenggelam, 9 Orang Hilang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perahu yang ditumpangi sekitar 20 orang wisatawan lokal mengalami kecelakaan dan tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Dukuh Bulu Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Kabupaten ...